.webp)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ari Wibowo melakukan kunjungan kerja di Surabaya. Pihaknya membahas kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 di Surabaya.
"Secara umum kalau dari laporan penyelenggara, dalam hal ini KPU, Bawaslu, kemudian juga laporan dari Kapolres, dan Kejaksaan tidak banyak masalah ya," kata Ari Wibowo kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Senin (23/11/2020).
Ari menambahkan, dalam rapat yang diikuti oleh Forkopimda Kota Surabaya, KPU dan Bawaslu, ada poin yang menjadi sorotan. Yakni terkait DPT yang sudah ditetapkan.
"Yang menjadi sorotan tadi adalah soal daftar pemilih. DPT sudah ditetapkan tetapi kemudian ada masalah perbedaan antara jumlah daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, dengan yang sekarang. DPT yang ditetapkan dalam Pilkada Surabaya terjadi selisih di mana jumlahnya menurun kurang lebih 153 ribu kalau tidak salah ya," imbuhnya.
Ari mengungkapkan, jika dicek dari data yang sudah melakukan perekaman KTP, yang belum terbit sekitar 60 ribu lebih. Untuk itu, pihaknya berharap masalah tersebut segera dikoordinasikan.
"Sebab syarat di dalam Undang-Udang sudah jelas di Pasal 61 ayat 1 dan 2 bahwa mereka memiliki KTP sepanjang digunakan di TPS lingkungan RT/RW-nya, mereka bisa menggunakan hak pilihnya," ungkap Ari.
Selain itu, Ari menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan, dalam Pilkada di tengah pandemi COVID-19 diperkirakan ada penurunan dalam hal jumlah pemilih.
"Yang kedua adalah masalah kemungkinan potensi partisipasi yang akan turun drastis. Dari sejauh pengamatan penelitian dan kalau kita bandingkan dengan kecenderungan pemilihan yang berlangsung di berbagai negara, partisipasi pemilih di masa pandemi COVID itu secara umum mengalami kemerosotan," tambahnya.
"Dari 69 negara saja di wilayah luar Indonesia, hanya 2 negara yang meningkat. Itu pun kurang lebih hanya 5 persen. Tapi secara umum cenderung menurun. Dan riset yang kita lakukan di kota-kota besar terutama, akan terjadi penurunan dalam jumlah pemilih," lanjut Ari.
Menurut Ari, yang penting KPU mau mempertahankan partisipasi pemilih secara nasional 77 persen. "Tentu saja di Kota Surabaya pasti akan dipertahankan bahkan ditingkatkan. Maka perlu kerja ekstra keras pada penyelenggara untuk bisa mensosialisasikan ini, mendorong menggerakkan pemilih supaya datang ke TPS," pungkasnya.
