.webp)
Lumbung Pangan Jatim terbukti bisa mewujudkan ketahanan pangan. Melihat keberhasilan itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah berharap, program tersebut menjadi BUMD agar sistem ketahanan pangan di Jatim bisa berlangsung secara berkelanjutan.
Anik mengatakan, Jatim memiliki satu BUMD yang menangani bidang ketahanan pangan. Yakni PT Jatim Graha Utama (JGU) dan program Lumbung Pangan Jatim bisa masuk ke BUMD tersebut.
"Nanti jika lumbung pangan sudah masuk dalam BUMD atau membentuk BUMD baru, maka pengaturannya bisa menyesuaikan," kata Anik, Sabtu (21/11/2020).
Politikus dari fraksi PKB itu menyampaikan, ada beberapa amanah yang harus dilakukan lumbung pangan. Seperti penyerapan produk petani, termasuk produk sisa pengiriman ke industri.
"Dengan begitu, petani memiliki kepastian pasar. Dan kita bisa lihat bukti nyatanya bahwa harga produk mereka tetap stabil," ujarnya
Menurutnya, Lumbung Pangan Jatim yang beroperasi sejak April 2020 itu sudah terbukti manfaatnya. Pasalnya, program ini mampu mengendalikan harga bahan pokok di pasar. Indikatornya, lumbung pangan memberi kepastian stok bahan pokok selalu ada, sehingga masyarakat tidak panik.
Sejatinya, lanjut Anik, program yang berhasil menyabet juara inovasi daerah di masa pandemi COVID-19 itu berlangsung hingga pertengahan Juli. Pemprov Jatim kemudian memperpanjang hingga akhir Desember.
Selama beroperasi, harga bahan pokok di Jatim tetap stabil dan kenaikan harga tidak terjadi pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Di sisi lain, para tengkulak tidak berani melakukan aksi ambil untung dan memainkan harga dengan memborong produk tani lalu menimbunnya.
"Produk tersebut mulai didistribusikan saat barang mulai langka. Mereka ambil untung besar dari harga petani. Lumbung pangan bisa mewujudkan peran pemerintah untuk masyarakat. Pemerintah hadir untuk masyarakat. Langkah tersebut sesuai dengan target pembangunan pemerintah dalam bidang ketahanan pangan," jelasnya.
Sementara Ketua Komisi B, Aliyadi mengatakan, sektor ketahanan pangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketahanan pangan menjadikan daerah mandiri, maka inflasi dan deflasi daerah tetap stabil. "Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan mulus," kata Aliyadi.
Sedangkan Dirut PT JGU, Mirza Muttaqien mengatakan, arahan untuk menyerap produk petani sudah diterapkan. Dia sepakat bahwa rantai distribusi produk pertanian harus dipangkas.
"Dengan begitu selisih harga pasar tidak terlalu jauh. Konsumen juga bisa mendapatkan produk dengan harga terjangkau," pungkasnya.
