.webp)
Pemprov Jatim kembali mendapat penghargaan tingkat nasional. Kali ini Pemprov Jatim meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diberikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang didampingi Kepala LKPP Roni Dwi Susanto kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Usai menerima penghargaan, Khofifah mengapresiasi Biro PBJ Provinsi Jatim yang telah berkomitmen menerapkan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan responsif (Cettar).
"Hari ini tentu alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang baru setahun ini bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus menjadi catatan penting lagi karena masih ada PR lagi. Inovasi harus dilakukan lebih banyak lagi," ujar Khofifah usai menerima penghargaan di Hotel Grand Savero Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).
Penyerahan penghargaan Government Procurement Awards 2020 yang juga diikuti Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Istana Bogor itu merupakan penghargaan pertama kali yang diterima Pemprov Jatim di sektor tersebut. Di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang/jasa yang diterapkan Pemprov Jatim.
Indikator penilaian yang ditetapkan sendiri meliputi tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat kematangan level tiga. Lalu, indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 persen. Sedang indikator lain, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Termasuk secara aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya.
"Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres 16/2018," imbuh Khofifah.
Menurut Mantan Mensos RI, biro ini dibentuk khusus untuk menutup celah praktek korupsi dengan pendekatan teknologi informasi. Pola praktik tersebut menjadi bagian besar dalam hal pengadaan barang/jasa.
Apa yang akan dilakukan Khofifah usai raih penghargaan. Selengkapnya di halaman berikut.
"Saya hanya ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel dan transparan," jelasnya.
Ke depan, Khofifah meminta Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim melakukan pelatihan bagi SDM biro di BPSDM Jatim. Sebab kebutuhan pejabat fungsional cukup besar. Hal itu selaras dengan pesan Kepala LKPP terkait kebutuhan untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah pusat maupun daerah.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menggarisbawahi pesan dari Presiden RI Jokowi. Ada tiga pesan yang menjadi catatan bersama yaitu transformasi digital, profesionalisme SDM, serta pengadaan barang/jasa.
"Untuk Rp 2,5 Miliar ke bawah dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro, di atas Rp 2,5 Miliar untuk menyerap produk usaha kecil dan menengah," terangnya.
Terkait pesan ketiga, jelasnya, dalam waktu dekat Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim melakukan temu program dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
"Usaha mikro, kecil, menengah kalau diberikan kesempatan pun akan bisa mengembangkan produknya, mengikuti pola pengadaan barang/jasa," pungkasnya.
Diketahui, Khofifah telah membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa. Biro tersebut mulai aktif Sejak 2 Januari 2020 di bawah Sekretariat Daerah Pemprov Jatim.
Lembaga tersebut menerapkan sistem dan strategi khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Tugas yang dilakukan mulai dari kualifikasi paket pekerjaan beserta nilainya, hingga integrasi data penganggaran (e-budgeting). Selain itu, juga pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan Nadirm Anwar Makarim, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Ka. Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
