Gubernur Khofifah Raih Indonesia Government Procurement Awards 2020

Faiq Azmi - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 16:15 WIB
gubernur khofifah raih penghargaan
Gubernur Khofifah raih penghargaan (Foto: Faiq Azmi/detikcom)
Surabaya -

Pemprov Jatim kembali mendapat penghargaan tingkat nasional. Kali ini Pemprov Jatim meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diberikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang didampingi Kepala LKPP Roni Dwi Susanto kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Usai menerima penghargaan, Khofifah mengapresiasi Biro PBJ Provinsi Jatim yang telah berkomitmen menerapkan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan responsif (Cettar).

"Hari ini tentu alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang baru setahun ini bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus menjadi catatan penting lagi karena masih ada PR lagi. Inovasi harus dilakukan lebih banyak lagi," ujar Khofifah usai menerima penghargaan di Hotel Grand Savero Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Penyerahan penghargaan Government Procurement Awards 2020 yang juga diikuti Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Istana Bogor itu merupakan penghargaan pertama kali yang diterima Pemprov Jatim di sektor tersebut. Di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang/jasa yang diterapkan Pemprov Jatim.

Indikator penilaian yang ditetapkan sendiri meliputi tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat kematangan level tiga. Lalu, indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 persen. Sedang indikator lain, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Termasuk secara aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya.

"Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres 16/2018," imbuh Khofifah.

Menurut Mantan Mensos RI, biro ini dibentuk khusus untuk menutup celah praktek korupsi dengan pendekatan teknologi informasi. Pola praktik tersebut menjadi bagian besar dalam hal pengadaan barang/jasa.

Apa yang akan dilakukan Khofifah usai raih penghargaan. Selengkapnya di halaman berikut.

Selanjutnya
Halaman
1 2