.webp)
Kampanye hitam (black campaign) mulai bermunculan dalam Pilbup Banyuwangi 2020. Namun menurut praktisi pendidikan, kampanye hitam tidak akan efektif dalam politik.
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Andang Subaharianto mengatakan, kampanye hitam sebenarnya kurang efektif digunakan untuk kepentingan politik. "Kampanye hitam kalau dipakai jualan, tidak laku dan tidak strategis. Munculnya kampanye hitam bisa jadi juga karena ketidakpercayaan diri dalam berkompetisi secara sehat," katanya kepada wartawan, Senin (16/11/2020).
Andang berharap, terkait mulai munculnya kampanye hitam, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi yang memiliki kewenangan, bisa menertibkannya.
"Masyarakat Banyuwangi bisa melihat secara jernih dan rasional. Sudah bukan waktunya lagi menggunakan kampanye hitam," tambahnya.
"Terpenting masyarakat Banyuwangi telah berpikir secara jernih dan obyektif. Sehingga kampanye hitam tidak laku untuk dijual," tegas Andang.
Andang menyinggung soal spanduk-spanduk yang mendiskriminasi dan mendiskreditkan perempuan. Menurutnya itu tidak efektif.
"Karena banyak perempuan yang menjadi pemimpin. Ada Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang baru saja datang ke Banyuwangi juga seorang perempuan," kata Andang.
Perempuan lainnya di Jawa Timur yang menjadi pemimpin, sebut saja Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Jember Faida dan banyak pemimpin perempuan lainnya.
"Mantan Presiden Ibu Megawati juga perempuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mendampingi dua presiden. Sehingga dengan fakta-fakta itu, telah menggugurkan tesis perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Sudah tidak musimnya lagi menempatkan perempuan hanya urusan domestik saja," pungkas Andang.
