Penetapan UMK 38 Kab/Kota di Jatim Masih Alot, Buruh Ingin Naik Rp 600 Ribu

Faiq Azmi - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 21:09 WIB
Ketua Dewan Pengupahan Jatim Ahmad Fauzi
Ketua Dewan Pengupahan Jatim Ahmad Fauzi (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya -

Hari ini merupakan batas akhir 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mengumpulkan angka UMK untuk tahun 2021. Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur Ahmad Fauzi mengatakan penentuan UMK di 38 kabupaten/kota masih alot.

"Kondisinya saat ini memang masih alot. Dewan pengupahan masing-masing kabupaten/kota punya angka sendiri. Sedangkan pemkab/pemkot punya angka sendiri. Jadi yang beredar masih 2 angka, belum ketemu," ujar Fauzi saat ditemui di Hotel Mercure Surabaya, Jumat (13/11/2020).

Fauzi menjelaskan adanya Surat Edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19, membuat pemkab/pemkot belum menemui titik temu dengan perwakilan buruh dan dewan pengupahan.

"Memang ada surat itu. Tapi keputusan UMP, UMK itu domainnya adalah kewenangan kepala daerah masing-masing dalam hal ini wali kota, bupati, dan gubernur. Mereka harus mempertimbangkan bahwa tidak semua perusahaan terdampak karena COVID-19. Kita tidak minta naik signifikan karena itu juga tidak rasional, tapi juga kita minta angkanya harus naik dari tahun 2020 ini," bebernya.

Fauzi menyebut para perwakilan buruh dan dewan pengupahan memberi patokan kenaikan angka UMK sebesar Rp 600 ribu. Namun pihaknya juga membuka diskusi selebar-lebarnya agar angka bisa disepakati.

"Buruh minta naik Rp 600 ribu. Karena ini sesuai kebutuhan di masa pandemi. Buruh wajib mematuhi protokol kesehatan. Nah kita ini kan masker, hand sanitizer, vitamin itu beli sendiri. Okelah kita membuka ruang diskusi, baiknya berapa, memang angka Rp 600 ribu, kita masih bisa turun, maka nya sampai seminggu depan kita terus bahas ini. Yang jelas buruh ingin angka UMK tetap naik, tidak stagnan. Keputusan ada di kepala daerah, bukan surat edaran Menaker," terangnya.

Pria yang juga Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim ini berharap, 38 kabupaten/kota di Jatim tetap menaikkan angka UMK. Meski tidak naik hingga Rp 600 ribu.

"Kita juga usulkan minimal ada kenaikan yang wajar. Karena begini lo, gak semua perusahaan terdampak. Yang jelas terdampak itu malah pekerja. Ada kok perusahaan yang malah sangat produktif di saat pandemi ini," pungkasnya.

Sementara Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan batas terakhir kabupaten/kota menyetor angka UMK 2021 adalah Jumat (13/11) hari ini. Sejauh ini belum ada yang menyetor.

"Kita tunggu sampai tengah malam nanti. Kalau datanya sudah lengkap saya akan umumkan ke media," terangnya.

(iwd/iwd)