.webp)
"Kalau RUU itu tujuannya melindungi konsumen, atau melindungi masyarakat dari dampak miras itu yang benar. Tapi kalau tujuannya mengilegalkan rumah produksi miras yang kecil, ya sama aja kayak sebelumnya," ujar Sekretaris Umum MUI Jatim, Ainul Yaqin kepada detikcom, Jumat (13/11/2020).
Ainul menyatakan, selama ini pemerintah khususnya legilslatif DPR RI selalu membahas rencana UU soal miras. Namun, ujung-ujungnya selalu menyoalkan produk ilegal dan legal.
"Sekarang endingnya, yang ilegal dilarang di masyarakat. Akhirnya yang untung tetap perusahaan miras besar, karena tidak bersaing dengan yang ilegal. Yang ilegal biasanya perusahaan kecil," terangnya.
"Padahal ketika menggodok RUU miras, harusnya yang paling utama bagaimana melindungi masyarakat atau bagaimana miras itu dibatasi di masyarakat dan terkontrol agar tidak bebas diperjualbelikan," lanjutnya.
Sejauh ini, lanjut Ainul, MUI Jatim juga belum menerima draft terakhir dari RUU miras tersebut. Tapi dirinya memprediksi, hasilnya tidak jauh beda terkait perizinan miras legal dan ilegal.
"Saya khawatir hasilnya sama saja. Jadi RUU itu yang diuntungkan bukan masyarakat. Tapi malah perusahaan besar. Jadi seharusnya RUU untuk masyarakat, malah kembali berpihak ke oligarki lagi," pungkasnya.
Simak video 'Sanksi Bui 2 Tahun dan Poin Penting di RUU Larangan Minuman Beralkohol':
(fat/fat)
