Ini Peta Kerawanan Pilbup Mojokerto Mulai Kampanye Hingga Rekapitulasi Suara

Enggran Eko Budianto - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 20:13 WIB
bawaslu mojokerto
Foto: Enggran Eko Budianto/File
Mojokerto -

Polres Mojokerto telah memetakan berbagai kerawanan pada gelaran Pilbup 2020. Peta kerawanan tersebut disosialisasikan kepada para peserta dan penyelenggara Pilbup Mojokerto untuk mencegah konflik.

Peta kerawanan dijabarkan Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander dalam rapat koordinasi stakeholder evaluasi pelaksanaan pengawasan kampanye pada Pilbup 2020. Acara yang digelar Bawaslu ini diikuti Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi, Kajari Hari Wahyudi, Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, serta para kontestan Pilbup 2020.

Menurut Dony, terdapat 2 kecamatan yang tergolong rawan di wilayah hukumnya pada gelaran Pilbup Mojokerto 2020. Yaitu Kecamatan Sooko dan Ngoro. Kecamatan Ngoro tergolong rawan karena terdapat komisioner Bawaslu dan KPU yang tinggal di wilayah ini. Ditambah lagi karakter masyarakat yang tempramental dan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi.

"Kecamatan Sooko juga menjadi domisili sebagian komisioner KPU dan Bawaslu, ada kantor KPU, domisili calon bupati, rawan banjir," kata Dony dalam paparannya di gedung pertemuan salah satu kafe Jalan Jayanegara, Kamis (12/11/2020).

Mantan Kapolres Pasuruan Kota ini juga telah memetakan 2.084 tempat pemungutan suara (TPS). Yakni menjadi kategori TPS aman, rawan dan sangat rawan. TPS dinilai rawan karena terletak di permukiman padat, jumlah pemilihnya besar, berada di basis massa yang militan, serta mempunyai riwayat konflik.

"TPS sangat rawan karena lokasi geografis sulit ditempuh, terpisah jauh dari TPS yang lain, di batas wilayah kabupaten dan kota, ada basis pendukung semua paslon, serta kondisi masyarakatnya heterogen," terang Dony.

Berbagai potensi kerawanan pada masa kampanye dan masa tenang, kata Dony, juga menjadi perhatian polisi, kejaksaan dan TNI. Menurut dia, konflik berpotensi terjadi karena berbagai macam pelanggaran.

Mulai dari pelanggaran protokol kesehatan, pemberian uang atau barang ke calon pemilih, kampanye hitam hingga menghalangi kampanye paslon lain. Oleh sebab itu, dia mengajak semua peserta Pilbup Mojokerto taat pada aturan yang berlaku.

"Potensi kerawanan masa tenang pada giat pembersihan APK (alat peraga kampanye). Potensi kerawanan saat pemungutan suara seperti tindakan menghalangi pemilih, menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara, menggagalkan rekapitulasi di KPU, mengganggu penghitungan suara, serta kekerasan terhadap penyelenggara Pilkada," jelasnya.

Dony menjabarkan peta dan potensi kerawanan pada Pilbup Mojokerto 2020 bukan tanpa alasan. Menurut dia, sosialisasi kali ini untuk mencegah berbagai bentuk kerawanan benar-benar terjadi.

"Sebagai informasi kepada mereka (peserta Pilbup Mojokerto) bahwa kita bersama-sama harus mematuhi peraturan Pilkada 2020. Sehingga tidak terjadi permasalahan yang kami jelaskan dalam bentuk kerawanan-kerawanan tersebut," tandasnya.

(iwd/iwd)