"KPU perlu berhati-hati. Selain faktor SDM KPPS, KPU perlu mempertimbangkan ketahanan sistem tersebut," ujar Ketua Bawaslu Surabaya M Agil Akbar kepada detikcom, Rabu (11/11/2020).
Agil menambahkan, selain pertimbangan keamanan sistem, apliaksi Sirekap juga tidak ada ketentuan dalam Undang-undang.
"Perlu dipahami juga itu (Sirekap) adalah alat bantu. Sebab tidak ada ketentuan dalam UU terkait penghitungan dan rekap secara elektronik. Lalu keamanan data itu juga menjadi pertanyaan," imbuhnya.
Meski begitu, lanjut Agil, ia mempersilahkan jika Sirekap akan tetap digunakan dalam penghitungan suara, namun manual juga tetap berjalan. Itu karena, apliaksi Sirekap belum punya legal standing atau kedudukan hukum.
"Saran kami, (secara lisan) bahwa silahkan sirekap berjalan tapi manualnya tetap berjalan. Ya karena Sirekap itu belum punya legal standing," tutur Agil.
"Sebab, saat ini baru surat edaran atau surat dinas internal KPU," tambahnya lagi.
(fat/fat)
