Ribuan buruh yang demo menolak Omnibus Law di Kantor Gubernur Jatim sudah bubar. Mereka tidak jadi menginap.
Mereka bubar setelah Pemprov Jatim memenuhi tuntutan mereka untuk menolak UU Omnibus Law. Namun Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak menemui mereka.
"Saya terima kasih dengan Pemprov Jatim. Dari 38 provinsi, 2 provinsi yaitu Jabar dan Jatim sudah kirim surat ke Presiden RI, untuk penangguhan UU Omnibus Law. Kita support. Kita tunggu, Presiden apakah masih nekat menandatangani UU itu," ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jatim, Ahmad Fauzi di depan Kantor Gubernur Jatim, Selasa (27/10/2020).
Fauzi menegaskan, Pemprov Jatim telah menolak UU Omnibus Law. Ia menyebut, surat penangguhan yang dikirim ke Presiden Jokowi merupakan bentuk penolakan Pemprov Jatim.
"Bahasanya di Jatim lebih sejuk meminta menangguhkan, artinya sama saja di Jatim lebih sejuk sebenarnya menolak. Kalau Jabar kan langsung menolak bahasanya, di sini menangguhkan lebih sejuk," imbuhnya.
