Kena Black Campaign, Dokter Gigi Pendukung MA-Mujiaman Ngadu ke Polisi

Hilda Meilisa - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 21:52 WIB
pengaduan pengusaha dan dokter gigi ke polda jatim
drg David (kanan) mengadu ke Polda Jatim/Foto: Hilda Meilisa Rinanda

"Saya menduga ada pihak-pihak yang ingin menyerang dan mencari-cari kesalahan Pak Machfud Arifin, tapi tidak bisa menemukan karena Pak Machfud orangnya baik, peduli pada warga. Sehingga yang diserang saya dan dikait-kaitkan dengan Pak Machfud. Ini kotor dan keji. Selama ini saya difitnah diam saja, tapi karena ini menyangkut Pilwali, saya tidak bisa diam," lanjut David.

"Saya tidak berani menjudge ini ada keterlibatan si A atau si B, itu biar pihak kepolisian, tapi bagi saya efeknya ini sangat besar," kata David.

David berpesan agar kedua Paslon di Pilwali Surabaya aktif mengikuti deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan KPU hingga Bawaslu. Sebagai warga Surabaya, David ingin pesta demokrasi berjalan dengan damai tanpa dibumbui kampanye hitam.

"Ini pidana yang sangat serius. Saya ingin Pilkada Surabaya jadi Pilkada yang damai, saya juga memohon untuk Mas Eri Cahyadi, Pak MA, tolong kalau ada deklarasi damai mbok ya datang, supaya nanti masyarakat bisa lebih rukun. Kasih contoh yang baik," ucap David.

"Saya tahu Pak Eri dua kali ndak datang waktu deklarasi damai diadakan Bawaslu dan KPU. Tolong dong sebagai orang yang duduk sebagai calon wali kota, kita kasih contoh yang baik bagi warga Surabaya," tandas David.

Sementara itu, kuasa Hukum David, Yuyun Pramesti menambahkan pihaknya melaporkan pelaku dengan Pasal 27 ayat 3 jo 45 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik.

"Tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar," pungkas Yuyun.


(hil/iwd)