Bawaslu meminta KPU setempat membatalkan nobar debat publik Pilbup Blitar di tiap kantor kecamatan. Ini untuk mengantisipasi pelanggaran Pilkada dan penyebaran COVID-19.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Solahuddin mengatakan, KPU tidak pernah berkoordinasi dengan pihaknya, terkait rencana nobar debat publik yang digelar malam nanti secara virtual. Hakam mengaku baru mengetahui agenda nobar itu dari pihak kepolisian yang menerima surat pemberitahuan.
"Kami justru tahunya setelah diminta pertimbangan oleh pihak kepolisian. Untuk itu, ini sudah saya tandatangani surat imbauan kepada KPU agar membatalkan acara nobar itu, untuk menghindari potensi pelanggaran Pilkada," ucap Hakam kepada detikcom, Jumat (23/10/2020).
Menurut Hakam, ada beberapa potensi pelanggaran Pilkada jika metode kampanye itu dilaksanakan di kantor kecamatan dan kelurahan. Karena dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2016 jelas diatur, kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran dari pemda. Jika aturan ini dilanggar, maka sanksi pidana akan menjeratnya.
"KPU juga tidak berwenang meminta fasilitas dari pemda, dalam hal ini Kesbangpol untuk pelaksanaan metode kampanye itu. Dalam aturan itu jelas diatur, debat kandidat dilarang memakai fasilitas dan anggaran pemerintah daerah," imbuhnya.
Potensi pelanggaran Pilkada lainnya, imbuh dia, merupakan netralitas ASN yang ikut hadir dalam nobar debat publik. Karena dalam praktiknya, jika nobar dilaksanakan di kantor kecamatan atau desa, pasti operatornya adalah ASN atau Forkopimcam.
