Khofifah Fasilitasi Buruh Jatim Audiensi dengan Menko Polhukam, Ini Hasilnya

Faiq Azmi - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 18:31 WIB
mahfud md dan khofifah
Khofifah memfasilitasi buruh bertemu dengan Menko Polhukam (Foto: Faiq Azmi)
Jakarta -

Pemprov Jatim akhirnya memfasilitasi perwakilan pimpinan buruh untuk beraudiensi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam RI pada Rabu (14/8). Dalam audiensi ini, disepakati Menko Polhukam akan menyalurkan aspirasi para buruh Jatim kepada pemerintah pusat.

"Teman-teman buruh dari Jatim diantar Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengantarkan pimpinan serikat buruh se-Jatim, menyampaikan aspirasi yang sangat baik. Aspirasi itu bisa terbagi ke dalam, satu memang tidak setuju dengan isi undang-undang (Omnibus Law Cipta Kerja)," kata Mahfud usai audiensi bersama Gubernur Jatim dan perwakilan pimpinan buruh Jatim di Kantor Menko Polhukam RI, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Selanjutnya, Mahfud juga membeberkan para buruh juga meminta kejelasan informasi terkait isi UU Omnibus Law yang dirasa merugikan mereka. Buruh juga menduga banyak informasi UU yang diubah menjadi hoaks dan beredar di masyarakat.

"Yang kedua, (pimpinan buruh) meminta penjelasan hal-hal yang masih belum jelas karena diwarnai oleh hoaks," imbuhnya.

Sedangkan yang terakhir, Mahfud berjanji usulan para buruh akan disalurkan ke pemerintah. Bisa melalui peraturan perundang-undangan hingga kebijakan Presiden RI Joko Widodo.

"Semua ini kita salurkan ke pemerintah. Ada yang bisa disalurkan, nanti melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan Presiden, kebijakan Menteri, Perkada. Bahkan kita juga tidak menutup kemungkinan mengubah UU melalui uji materi di MK. Kalau memang itu merugikan konstitusional buruh. Semua masih terbuka, silakan diselesaikan dengan baik-baik," bebernya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Pemprov dengan serikat pekerja dan serikat buruh pada (8/10) di Gedung Negara Grahadi. Mereka ingin menyampaikan aspirasi dan beraudiensi langsung dengan Menko Polhukam. Menko Polhukam dinilai sebagai pimpinan di pusat yang mengetahui dan bisa menjelaskan konstruksi hukum UU Omnibus Law.

Tonton video 'Menko PMK soal UU Ciptaker: Tak Benar Pengusaha Besar Dianakemaskan!':

[Gambas:Video 20detik]