Momen Keakraban Pedemo Tolak Omnibus Law dengan Polisi di Mojokerto

Enggran Eko Budianto - detikNews
Senin, 12 Okt 2020 19:10 WIB
Momen Keakraban Pedemo Tolak Omnibus Law dengan Polisi di Mojokerto
Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Puluhan mahasiswa kembali berunjuk rasa menolak penerapan UU Cipta Kerja Ombibus Law. Ada momen keakraban antara para pedemo dengan polisi hingga aksi demonstrasi kali ini berjalan kondusif.

Massa mahasiswa mengawali aksinya dengan berorasi di depan kantor Bupati Mojokerto di Jalan A Yani. Mereka berorasi sembari membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan.

Di sela-sela orasi, para polwan yang menjaga aksi unjuk rasa ini membaur dengan para mahasiswa. Petugas membagikan kue, air minum, permen, nasi bungkus dan masker kepada massa. Suasana keakraban seketika mewarnai demonstrasi kali ini.

"Terimakasih banyak kepada polisi akhirnya demo ini berjalan kondusif. Terimakasih konsumsinya, saya dapat permen, kue dan minuman," kata Talita, salah seorang mahasiswa peserta unjuk rasa kepada wartawan di lokasi, Senin (12/10/2020).

Berbeda dengan unjuk rasa sebelumnya yang diwarnai kericuhan, demo kali ini berjalan kondusif. Terlebih lagi setelah Bupati dan Wali Kota Mojokerto mengabulkan tuntutan mereka. Massa meminta kedua Kepala Daerah tersebut melayangkan surat ke Presiden Jokowi agar mengkaji ulang UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Surat dari Bupati Mojokerto dibacakan di hadapan mahasiswa oleh Kepala Bakesbangpol Yo'ie Afrida Soesetyo. Sedangkan surat dari Wali Kota dibacakan Kepala Dinas Perizinan Moh Ali Imron.

"Setelah UU Omnibus Law disahkan oleh DPR, ada tenggang waktu 30 hari apakah ditandatangani Presiden atau tidak. Kami dari aliansi mahasiswa Mojokerto menggalang dukungan, terutama dari Bupati dan Wali Kota agar mengirim surat penolakan pemberlakukan UU Omnibus Law," terang Koordinator Aksi, Toha Maksum.

Ia menilai, UU Omnibus Law telah mengabaikan nasib rakyat Indonesia. Karena undang-undang ini lebih mementingkan investor.

"UU ini kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan UU sebelumnya. Tidak mementingkan hak rakyat, lebih mengutamakan kepentingan investor. Kami akan siapkan gerakan lebih besar apabila UU ini ditandatangani Presiden," tandas Toha.

Massa mahasiswa membubarkan diri setelah memastikan Bupati dan Wali Kota Mojokerto melayangkan surat ke Presiden Jokowi. Mereka diantar polisi kembali ke GMSC. (fat/fat)