Demo Tolak Omnibus Law di Situbondo Sempat Diwarnai Bentrokan

Situbondo -

Demo menolak Omnibus Law di Situbondo diwarnai kericuhan. Massa mahasiswa dan buruh terlibat kontak fisik dengan aparat di depan pintu gerbang DPRD.

Tak hanya saling dorong, mereka juga sempat bentrok. Kericuhan itu terjadi saat massa memaksa masuk kantor DPRD Situbondo. Mereka bermaksud menerobos barikade polisi di depan pintu gerbang. Keinginan pendemo ditolak hingga berujung bentrok. Dengan senjata tameng dan tongkat, polisi memukul mundur pendemo.

"Pak polisi, apakah begini cara kalian mengayomi rakyat negeri ini. Apa kalian sudah tidak punya hati," teriak Silvi, salah seorang orator aksi dari atas kendaraan bak terbuka, Kamis (8/10/2020).

Ketegangan mereda setelah dua pimpinan DPRD Situbondo keluar menemui mahasiswa dan buruh. Masing-masing, Abdurahman dari Fraksi PPP dan Janur Sasra Ananda dari Fraksi Partai Demokrat. Di depan para pendemo, Abdurahman menyatakan kesiapannya menyampaikan aspirasi pendemo kepada lembaga berwenang.

"Apa yang menjadi aspirasi adik-adik menolak Omnibus Law ini, nanti akan kami sampaikan kepada lembaga yang berkompenten. Pasti kami sampaikan," tegas Abdurahman melalui pengeras suara.

Pantauan detikcom, ada sekitar ratusan orang pendemo yang turun menolak Omnibus Law. Mereka berasal dari dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia (ASBII) Situbondo. Massa mengawali aksinya dengan long march dari GOR Situbondo di Jalan PB Soedirman menuju kantor DPRD Situbondo.

Sepanjang jalan yang dilalui, mereka terus berorasi menolak Omnibus Law sambil membentang-bentangkan poster. Di antaranya bertuliskan 'Putusan Pacar Menyakitkan, Putusan DPR Mematikan, 'Diam-diam Menyusun Omnibus Law, Pandemi Gak Diurus, '#Telanjangi DPR' dan sebagainya.

Tiba di jalan depan kantor DPRD, unjuk rasa pun dimulai. Tak hanya berorasi saja, massa mahasiswa dan buruh ini juga terus berusaha merangsek masuk kantor DPRD. Bahkan, mereka sempat menolak saat dua anggota DPRD Situbondo tadi menemuinya di 'jalanan'.

"Biarkan kami semua masuk ke kantor anggota dewan yang terhormat ini. Kumpulkan anggota dewan dari semua fraksi, mari kita adu argumen tentang Omnibus Law yang akan menyengsarakan rakyat ini. Karena itu, kami jelas menolak," ujar Khalil, orator lainnya.

Namun, keinginan massa pendemo masuk ke gedung DPRD tetap tak diizinkan, hingga mulai menyulut emosi. Bergam ungkapan kekesalan terhadap anggota DPRD pun sempat dilontarkan. Termasuk menuding nurani anggota dewan mati, hingga pendemo menaburkan bunga di depan pintu gerbang.

Upaya negosiasi pun terus dilakukan. Puncaknya, dua anggota DPRD Situbondo Abdurahman dan Janur Sasra Ananda dipersilakan kembali ke jalan menemui para pendemo. Saat itu, Abdurahman menyatakan akan meneruskan aspirasi pendemo kepada lembaga berwenang.

"Kami juga meminta agar anggota dewan ini juga yang membacakan pernyataan kami. Agar masyarakat tahu apa yang seharusnya diperjuangkan oleh anggota dewan," imbuh Ramaimun, Ketua HMI Situbondo.

Sedikitnya ada 4 poin pernyataan pendemo yang disampaikan dan dibacakan Abdurahman. Antara lain mosi tidak percaya kepada DPR RI, mendesak Presiden keluarkan Perppu dalam rangka membatalkan UU Cipta Kerja, serta mendesak pemerintah dan DPR untuk mendahulukan keselamatan rakyat dengan fokus pada penanganan COVID-19. Poin keempat, mereka menuntut DPR untuk mengembalikan hak dan kesejahteraan rakyat.

Tak hanya ditemui di jalanan saja. Sebanyak 10 orang perwakilan mahasiswa dan buruh juga diizinkan masuk menemui anggota DPRD Situbondo. Intinya sama, anggota dewan siap menyampaikan aspirasi pendemo ke lembaga berwenang.

Setelah perwakilannya ditemui anggota DPRD Situbondo, para pendemo akhirnya membubarkan diri. Ada yang menarik sebelum mereka bubar. Polisi dan pendemo sempat berbaur membersihkan sampah yang berserakan di depan pintu gerbang DPRD Situbondo.

Halaman 1 2

Selanjutnya