.webp)
Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan berupa dana hibah kepada Kampung Wani Jogo Suroboyo sebanyak Rp 5 juta. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, tiap kampung tangguh harus mengajukan surat permohonan.
Bantuan dana hibah untuk Kampung Tangguh diambil dari APBD Kota Surabaya. Hal tersebut juga tertuang dalam Perwali No. 48 tahun 2020 tentang pemberian hibah dalam rangka penanganan dampak virus COVID-19 yang telah ditandatangani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 29 September lalu.
"Sudah tak tandatangani satu minggu lalu, mungkin sedang persiapan untuk membaginya," kata Risma kepada wartawan di rumah dinas, Sabtu (3/10/2020).
Risma mengatakan bahkan para camat mengusulkan untuk dilakukan swab kepada semua Kampung Tangguh. Pihaknya pun akan menyiapkan dan semuanya akan dilakukan tes swab.
"Karena mereka bekerja berat, ngamankan supaya tidak keluar, mereka harus diisolasi di Asmara Haji itu mereka ngawal. Oleh karena itu ada bantuan (persetujuan) dari pemkot juga dari DPRD. Nanti ada data-data itu kita serahkan ke lurah camat komunikasi dengan RT/RW," jelas Risma.
Di dalam permohonan hibah itu diajukan secara tertulis dengan jumlah lampiran, serta fotokopi keputusan camat pembentukan gugus tugas, laporan kegiatan hingga rincian barang yang dibutuhjan hingga pakta integritas. Bantuan Rp 5 juta per RW akan ditransfer pada rekening masing-masing koordinator, totalnya ada 1.298 RW.
Di dalam aturan, terdapat tiga barang kebutuhan yang boleh dibeli. Yakni alat untuk pencegahan Corona (masker, hazmat, dan sarung tangan), disinfektan untuk sterilisasi dan barang lainnya untuk penanganan COVID-19.
Pemkot juga meminta setiap kampung tangguh untuk menyetorkan laporan terkait pemakaian anggaran tersebut. Jika dana tersebut masih tesisa, maka wajib untuk mengembalikan dan dimasukkan kembali ke kas daerah.
Risma menegaskan yang paling penting bukan hanya mengatasi penyakit. Tetapi juga perekonomian warga Surabaya. Jika tidak segera dipotong (penyebaran virus) akan ada hambatan-hambatan aktivitas yang berdampak pada perekonomian daerah.
"Kenapa butuh data yang betul, supaya treatmen-nya betul. Karena treatmen-nya harus dipertanggung jawabkan, misalnya memberikan makanan itu kan pakai uang APBD itu harus dipertanggung jawabkan. Jadi data harus betul," pungkas Risma.
Dana Kampung Tangguh Dicurigai
Anggaran Pemkot Surabaya terkait kampung tangguh wani jogo Suroboyo dalam mengatasi COVID-19 diduga dipolitisir untuk kepentingan pemenangan paslon nomor urut 1 di Pilwali Surabaya 2020.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan saat dirinya melakukan reses banyak keluhan terkait dengan tidak adanya bantuan dari pemkot Surabaya untuk dana kampung tangguh untuk memerangi COVID-19.
"Sejak April masyarakat menggunakan anggaran sendiri. Sudah kita dorong Pemkot untuk menganggarkan untuk kampung tangguh, namun tidak direalisasikan," kata Reni saat jadi pemateri di diskusi 'Cangkrukan Demokrasi Sehat' di Surabaya, Jumat (2/10/2020).
Reni menyebut setelah lima bulan tidak ada bantuan dana kampung tangguh, tiba-tiba saat proses kampanye paslon di Pilwali Surabaya berlangsung, dana itu tiba-tiba dicairkan. Dana kampung tangguh kini didistribusikan ke masing-masing kampung.
"Kenapa harus lima bulan kemudian, Pemkot mengeluarkan Perwali terkait dana kampung tangguh. Pemahaman saya seharusnya bulan April itu bisa digunakan, lewat belanja tidak terduga. Di mana bulan April itu pas lagi dibutuhkan masyarakat," ujar Reni.
Ketua Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Novli Bernado memperkuat pernyataan Reni. Mereka berdua menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunjukkan secara nyata keberpihakan kepada Eri.
