.webp)
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Wakil Bupati, Sekda, serta Kepala LPSE juga belum mau memberikan konfirmasi ke media.
"Iya begitulah, kami juga susah komunikasi dengan Bupati," ujar Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono saat di konfirmasi detikcom Sabtu (3/9/2020).
Terkait pengadaan mobil dinas Alphard Rp 2,6 miliar, kata Tatit, DPRD ingin berkomunikasi dengan eksekutif agar pengadaan itu ditunda. Pengadaan mobil dinas tersebut masih bisa ditunda.
"Itu masih bisa ditunda sebelum penandatanganan pemenang tender. Bisa dilakukan refocusing atau penundaan. Yang berhak refocusing kan eksekutif (Bupati)," kata Tatit..
"Memohon dibatalkan saja kalau kondisi daerah sudah memungkinkan silakan. Itu biar tidak mencederai masyarakat. Saya kemarin komunikasi dengan pak wabup, tapi kalau telepon pak Bupati belum bisa (susah komunikasi). Ini agar ditunda, di-pending untuk kegiatan pandemi, katanya siap," imbuhnya.
Tatit beralasan anggaran pengadaan mobil Alphard tersebut dibahas sebelum ada pandemi COVID-19. Seiring dengan adanya pandemi saat ini, DPRD sudah mengingatkan pemkab Nganjuk untuk menunda dan dialihkan ke hal-hal terkait COVID-19.
"Mulai pertama dianggarkan Rp 4,7 miliar, rata-rata tidak setuju sempat deadlock dan akhirnya mulai rapat lagi, dianggarkan Rp 2,6 miliar kala itu. Desember 2019 tandatangan," tandas Tatit. (iwd/iwd)
