ASN Banyuwangi Gelar Ikrar Netralitas Jelang Pilkada 2020

Ardian Fanani - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 21:09 WIB
asn banyuwangi
Pembacaan ikrar ASN Banyuwangi netral dalam pilkada (Foto: Istimewa)
Banyuwangi -

Jelang Pilkada serentak, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi menggelar deklarasi ikrar netralitas. Ikrar tersebut sebagai bentuk komitmen ASN Banyuwangi untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

Pembacaan ikrar dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, dari Kantor Pemkab Banyuwangi, dan diikuti seluruh ASN secara virtual dari lingkungan kerja masing-masing, Rabu (30/9/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas; Ketua Bawaslu Banyuwangi Hamim; serta Asisten Komisioner Bidang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Ilham Firman.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim, mengatakan ikrar tersebut digelar sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Dia mengapresiasi langkah pemkab yang telah menggelar ikrar netralitas sebagai bentuk kesiapan mereka untuk menegakkan panduan bagi ASN terkait pelaksanaan pilkada 2020.

"Ini salah satu tahapan luar biasa yang dilakukan oleh ASN Banyuwangi. Mereka telah mendeklarasikan diri untuk netral dalam pelaksanaan pilkada 2020. Ini akan memudahkan kami untuk melakukan pengawasan," kata Hamim kepada detikcom, Rabu (30/9/2020).

Hamim berharap ASN Banyuwangi tidak ada yang terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan Pilkada tahun ini. ASN diimbau tetap bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pasangan calon.

"ASN harus netral agar tidak ada yang terjerat masalah hukum di Pilkada. Jika ternyata ada yang melanggar, akan kami proses di Bawaslu untuk kemudian kita teruskan ke Komisi ASN di Jakarta untuk diputuskan sanksinya," ujar Hamim.

Selanjutnya
Halaman
1 2