PBNU Desak Pilkada Ditunda Saat Pandemi COVID-19, Pakar Sebut Untung-Ruginya

Amir Baihaqi - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 19:24 WIB
Pilkada Serentak 2020
Foto: Detikcom
Surabaya -

PBNU meminta KPU dan DPR menunda gelaran Pilkada 2020 karena dapat memuncukan kerumunan massa di masa pandemi COVID-19. Lalu bagaimana untung ruginya jika Pilkada Serentak 2020 ditunda?

Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Kacung Marijan menilai jika benar Pilkada Serentak 2020 ditunda, maka untung dan rugi untuk semuanya. Sedangkan untuk permintaan PBNU sendiri merupakan kewajaran di tengah terus meningkatnya jumlah pasien yang terpapar COVID-19.

"Sebetulnya ini kan untung ruginya untuk semuanya. Dalam artian kalau rugi ya rugi semuanya, kalau untung ya untung semuanya. Jadi kalau ini disepakati misalnya ditunda, calon itu kan walaupun sudah siap toh selama ini juga belum bisa maksimal juga," terang Kacung kepada detikcom, Senin (21/9/2020).

"Permintaan PBNU ya wajar. Karena PBNU ingin keselamatan orang, kesehatan menjadi prioritas, beda dengan persoalan politik. Sebetulnya itu bisa dipahami karena PBNU lebih menekankan pada aspek kemanusiaan," imbuhnya.

Meski begitu, Kacung memperkirakan jika Pilkada benar-benar disetujui ditunda, maka sejumlah dampak akan akan terjadi. Salah satunya yakni semakin bertambahnya pejabat pelaksana tugas (Plt). Untuk itu hal itu harus diantisiapi dengan menyiapkan sejumah aturan.

"Nah yang lain adalah kemungkinan banyak daerah yang harus Plt. Nah apakah melalui Plt itu bisa diperpanjang atau bagaimana kan harus melalui perubahan aturan. Tapi biasanya kalau sudah habis dan belum ada bupati atau kepala daerah ya Plt. Jadi nanti akan Plt yang cukup banyak," jelas guru besar FISIP Unair itu.

Selanjutnya
Halaman
1 2