.webp)
Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan (adminduk) maupun kesehatan di Kabupaten Mojokerto terpapar COVID-19. Pemerintah diminta meningkatkan pencegahan penyebaran virus Corona, agar pegawai di tempat-tempat pelayanan publik tidak terpapar.
Salah satu pelayanan publik yang terpapar COVID-19 yaitu Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. Dua pegawai instansi pelayanan adminduk ini positif Corona berdasarkan hasil tes swab yang keluar pada Rabu (16/9). Sehingga kantor Dispendukcapil di Jalan RA Basoeni, Kecamatan Sooko di-lockdown sejak Kamis (17/9).
"Penutupan kantor Dispendukcapil rencananya selama dua hari. Semua pegawai yang jumlahnya 60 orang sudah dites swab. Harapannya hari ini hasilnya keluar," kata Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (18/9/2020).
Jika hasil tes swab menunjukkan jumlah pegawai Dispendukcapil yang positif Corona bertambah, lanjut Ardi, penutupan pelayanan adminduk berpotensi diperpanjang. "Harapan kami tidak ada penambahan sehingga Senin pekan depan sudah bisa buka kembali," ujarnya.
Virus Corona juga menginfeksi 4 pegawai Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Mereka tergolong orang tanpa gejala (OTG) lantaran tidak menderita gejala klinis. Keempat pegawai tersebut saat ini diisolasi di RSUD RA Basoeni, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.
"Untuk kantor Inspektorat tidak ada penutupan," ungkapnya.
Tidak hanya itu, tempat pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mojokerto juga terpapar COVID-19. Sejauh ini sudah ada 4 Puskesmas yang pernah ditutup gara-gara tenaga kesehatannya positif Corona. Yaitu Puskesmas Puri, Puskesmas Trowulan, Puskesmas Jatirejo dan Puskesmas Kemlagi.
"Ditutup sementara karena hasil tracing ada nakes (tenaga kesehatan) yang positif. Akhirnya dilakukan penutupan. Saat ini penutupan sudah selesai, terakhir Puskesmas Jatirejo," terang Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dr Ulum Rokhmawan.
Ia mengaku kesulitan mendeteksi sumber virus yang menginfeksi para tenaga kesehatan tersebut. "Sekarang susah, bisa dari mana saja, ada dari pasien, ada dari luar," terangnya.
Terkait banyaknya fasilitas pelayanan publik terpapar COVID-19, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Sopii meminta Bupati Mojokerto Pungkasiadi meningkatkan pencegahan penyebaran. Dia berharap para pegawai di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan ke masyarakat bisa menjaga diri agar bebas dari virus Corona.
"Namanya penyakit tidak mengenal tempat, pemerintahan, swasta, pelayanan publik atau tidak. Kami mengharap pemerintah untuk bisa berusaha jangan sampai kena. Karena di situ banyak terjadi pelayanan masyarakat. Petugas-petugas di pelayanan pemerintah jangan sampai kena," tambahnya.
Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Rindahwati menilai, masih tingginya penyebaran COVID-19 karena rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Menurut dia, selama ini kerja keras Gugus Tugas tak diimbangi dengan kesadaran masyarakat.
"Pemda mau gencar seperti apapun, kalau kesadaran pribadi tak ada, ya susah. Apalagi di desa-desa tak ada yang tak pakai masker. Yang pakai masker di kota-kota karena takut ditangkap polisi," jelasnya.
Terkait permintaan dewan, Ardi menuturkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mojokerto melakukan upaya pencegahan penyebaran virus Corona sejak awal pandemi. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat pelayanan publik, wisata maupun pusat keramaian lainnya.
"Sejak awal ada pandemi dulu Pak Bupati (Pungkasiadi) sudah menyampaikan pelayanan publik harus menyediakan tempat cuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan yang lainnya. Cuma karena itu (virus Corona) barang tak terlihat, sulit juga. Terlebih lagi interaksi pegawai dan nakes tidak hanya di tempat kerja," lanjutnya.
Sampai hari ini Kabupaten Mojokerto masih menjadi zona oranye dengan risiko sedang penyebaran COVID-19. Tercatat 758 warga Bumi Majapahit positif Corona. Terdiri dari 613 pasien sembuh, 118 pasien dirawat, serta 27 pasien meninggal dunia.
