Kinerja pelayanan SIM dan SKCK Polresta Banyuwangi mendapat apresiasi dari Kemenpan RB Prof Dr. Diah Natalisa. Tak hanya itu, program Kampung Tangguh Semeru, Garda, Gema dan Gebyar Blambangan menjadi dasar Polresta paling ujung Timur Pulau Jawa ini meraih Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Hal tersebut diungkapkan oleh Diah Natalisa saat melakukan kunjungan dan audiensi pelayanan publik di Polresta Banyuwangi, Sabtu (12/9/2020). Kegiatan itu menerapkan protokol kesehatan.
Dia Natalisa mengatakan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM memang bukan jaminan bagi tercapainya institusi yang konsisten pada prinsip integritas dan melayani. Namun ini adalah awal bukti komitmen institusi pada prinsip-prinsip tersebut yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.
"Sesui dengan ranah Undang-Undang pelayanan publik, kami harus melakukan pendampingan dan penilaian kepada instansi dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang disebut dengan pelayanan prima. Polresta Banyuwangi dengan segala programnya mampu menunjukkan jika pelayanan terus diperbaiki," ujarnya kepada wartawan.
Dirinya juga mengapresiasi progres yang baik ditunjukkan Polresta Banyuwangi dalam usaha menuju WBBM dengan meningkatkan pelayanan publik.
"Pada tahun 2019 Polresta Banyuwangi sudah masuk TOP 99 bersama 6 instansi lainnya, Polres Banyuwangi menjadi nominasi dari 3000 an instansi dengan meraih nilai 4.54 dari angka 1 sampai 5, ini merupakan angka yang tinggi," ungkapnya.
"Kami melakukan penilaian hanya kepada 2 bidang pelayanan yaitu penerbitan SIM dan SKCK namun kami juga memperhatikan pelayanan yang ada di SPKT. Pelayanan oleh kepolisian adalah pelayanan yg bersifat mendasar sama halnya dengan pelayanan di bidang perijinan dan kesehatan," tambahnya.
Dirinya juga berpesan, selama pandemi COVID 19, Polresta Banyuwangi wajib turun ke lapangan membantu pemerintah daerah untuk menangani dan menekan angka pasien positif COVID-19.
"Seluruh program diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan. Tapi juga wajib bagi Polresta turut serta dalam menekan angka COVID-19 di daerah," pungkasnya.
Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin menyambut baik apresiasi yang oleh Kemenpan RB. Polresta Banyuwangi baru saja naik kelas menjadi Polresta. Untuk saat ini, personel jika sesuai DSPP seharusnya sekitar 1.995, namun jumlah real saat ini 1.250 anggota.
"Kami melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena sesuai pesan Bapak Presiden Jokowi bahwa percepatan pembangunan di era Industri 4.0 salah satu indikatornya adalah pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Dari bulan Pebruari 2020, kata Arman, Polresta Banyuwangi sudah selesai pembangunan gedung Satpas prototype dan tahun ini juga mendapatkan hibah tanah dari Mabes Polri utk Polresta, Polsek Bandara, Polsek Blimbingsari dan Kantor Pam Obvit.
Kapolresta menjelaskan, saat ini juga ada tiga program yang diterapkan di Polresta Banyuwangi diantaranya, Garda, Gema dan Gebyar Blambangan. Garda Blambangan merupakan Satgas Reaksi cepat yang dibentuk Polresta Banyuwangi sebagai garda terdepan dalam memberikan rasa aman dan menjaga ketertiban di masyarakat.
Gema Blambangan, lanjut Kapolresta, merupakan akronim dari Gerakan Kemanusian. Satgas Ini akan menjadi ujung terdepan kepolisian dalam menjalankan misi-misi sosial. Sementara Gebyar Blambangan merupakan inovasi dari Polresta Banyuwangi dalam mendekatkan diri dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan.
"Upaya penekanan angka COVID-19 masuk dalam dua program Gema dan Gebyar Blambangan. Terus kami lakukan dengan bersinergi dengan stakeholder lain serta masyarakat. Kunci utamanya adalah mengingatkan masyarakat dengan protokol kesehatan dalam kegiatan patroli dan pemberian efek jera dengan hukuman sosial," pungkasnya.