.webp)
Dalam beberapa minggu terakhir, kasus COVID-19 di Banyuwangi melonjak signifikan. Namun masyarakat cenderung masih abai dan tak mengindahkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.
Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. Tak hanya itu, MUI juga menyerukan agar umat Islam patuh terhadap aturan pemerintah.
Ajakan ini disampaikan Ketua MUI Banyuwangi KH. M Yamin saat melakukan pembagian masker di seputaran Taman Tirta Wangi, Banyuwangi, Kamis, (10/9/2020). Pembagian masker itu dilakukan sejumlah elemen masyarakat mulai Polri, TNI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga partai Politik.
"Kami mengimbau kepada umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia di Banyuwangi agar selalu mengenakan masker dalam rangka untuk keselamatan dan kebaikan kita bersama," kata M. Yamin kepada wartawan.
Dia meminta Pemkab Banyuwangi untuk membentuk sebuah perda yang mengatur adanya sanksi terhadap protokol kesehatan. Selain itu, upaya petugas untuk menertibkan penggunaan masker tidak akan berhasil kalau kepatuhan dari masyarakat tidak muncul dari kesadaran masing-masing. Menurutnya, gerakan penertiban masyarakat ini sangat baik untuk contoh bagi masyarakat.
"Bahwasannya masker sangat penting. Protokol kesehatan sangat penting untuk menjaga kita bersama. Semoga Pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari indonesia. Keselamatan ini penting untuk siapa saja. Penting untuk kita semua," tegasnya.
Sementara itu Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin mengamini apa yang diungkapkan oleh MUI. Dirinya mencontohkan dalam kegiatan itu, banyak pengendara yang tak mengenakan masker, sehingga rentan tertular virus mematikan tersebut.
"Pantauan kita di lapangan tadi masih banyak yang tidak menggunakan masker. Ada yang membawa tapi ditaruh di saku, tidak dipakai. Atau dipakai tapi dipasang di bawah dagu," kata Arman.
Oleh sebab itulah, dalam operasi ini pihaknya juga membagikan masker kepada masyarakat, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
"Ada 115 ribu masker yang kita sediakan. TNI-Polri bekerjasama dengan ulama, elemen masyarakat serta partai politik untuk bersama-sama memberikan masker dengan tujuan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan," imbuhnya.
Diakui Arman, kurang patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan ini salah satunya karena belum peraturan daerah yang mengatur sanksi terhadap pelanggar. Sejauh ini sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi sosial saja, seperti membersihkan fasilitas umum dan lain sebagainya.
"Untuk Kabupaten Banyuwangi kita masih menunggu peraturan daerah ya. Kalau kita lihat di beberapa daerah sudah ada perdanya, sehingga bagi pelanggar dikenakan sanksi tegas hingga pemberian denda," ujar perwira menengah Polri ini.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap eksekutif dan legislatif bisa segera duduk bersama untuk membuat Perda terkait pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Namun yang tidak kalah penting juga membangun kesadaran masyarakat bahwa COVID-19 ini masih menjadi ancaman.
"Harapan kami teman-teman DPRD bisa bersama kami membuat perda. Membangun kesadaran dengan sosialisasi penting. Kita lihat di daerah lain sudah ada sanksi namun karena kesadaran masyarakat belum terbangun, akhirnya kurang efektif. Kedua-duanya harus dilakukan," tutup Bupati Banyuwangi dua periode ini.
Data Gugus Tugas per tanggal 9 September 2020 kemarin, pasien terkonfirmasi corona mencapai 910 orang. Dimana 24 pasien meninggal dunia, 204 orang dinyatakan sembuh dan 682 orang masih dalam perawatan.
