Gubernur Khofifah Targetkan Peningkatan Pajak Naik 20,4% di Akhir Tahun 2020

Tahapan Pilkada Serentak di Jatim Dimulai, Khofifah Imbau Tetap Gunakan Protokol Kesehatan

Hilda Meilisa Rinanda

Surabaya - Pendaftaran bakal calon bupati wali kota di Pilkada Serentak 2020 telah berlangsung mulai hari ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau seluruh bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah agar ketat menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

Khofifah juga meminta, baik paslon dan partai politik yang mengantarkan tidak membawa massa relawan secara besar. Hal ini karena masih dalam situasi pandemi COVID-19.

“Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini memang pelibatan massa perlu dipertimbangkan kembali. Risiko penularan menjadi sangat besar jika massa tumpah ruah saat pendaftaran karena dorongan semangat untuk menyukseskan,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (4/9/2020).

Khofifah juga berpesan pada KPU dan Bawaslu Jatim agar terus memantau update zonasi di wilayahnya masing-masing. Hal ini untuk mengkordinasikan pelaksanaan Pilkada, serta menjaga keselamatan warga yang ingin memberikan suaranya.

“Zonasi-zonasi ini menjadi penting. Masing-masing Bawaslu dan KPU Kabupaten Kota harus melakukan update mingguan untuk melihat apakah Kabupatennya ini zonanya kuning, hijau atau merah. Setelah itu cek kecamatan dan desanya. Bisa saja zonasi di kabupaten atau kota termasuk oranye atau merah tetapi kecamatannya hijau atau kuning, begitu pula desa dan kelurahannya,” pesan Khofifah.

Tak hanya itu, Khofifah menyebut pelaksanaan sistem dan tata cara Pilkada juga patut menjadi perhatian. Pelaksanaan Pilkada nantinya diharapkan tidak akan membuat kerumunan yang bisa membahayakan.

Untuk itu, fleksibilitas dari KPU dan Bawaslu memiliki peran penting dalam mengatur sirkulasi pemilih di TPS agar semua aman dan kondusif.

“Fleksibilitas waktu pemilihan pasti harus dikomunikasikan ke masyarakat. Pembagian waktu pemilihan itu saya mohon kepada seluruh jajaran Bawaslu dan KPU memberikan opsi jika jam yang ditentukan perlu disesuaikan akibat satu dan lain hal, tetapi jam berahirnya masa pencoblosan tetap tidak berubah,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Khofifah mencontohkan jika pada Pilkada sebelumnya waktu maksimal adalah jam 1. Maka, pada Pilkada kali ini.ditambah dengan pembagian tahapan untuk menghindari penumpukan calon pemilih di dalam TPS.

Untuk itu, peran identifikasi oleh masing-masing TPS harus terus dijalankan. Khofifah juga mengaku optimis akan pelaksanaan Pilkada yang diikuti 19 Kabupaten dan Kota ini.

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Jatim mengalami peningkatan sebesar 4,82 poin menjadi 77,68 dalam skala 0 sampai dengan 100. Capaian ini menjadi suatu sinyal bagus guna terselenggaranya Pilkada serentak yang berkualitas pada Desember mendatang. — Gubernur Khofifah (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)

Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa optimis penerimaan pajak daerah mampu mengalami peningkatan meski dalam situasi pandemi COVID-19. Bahkan pada semester II tahun anggaran 2020, Pemprov Jatim telah menetapkan kenaikan terget penerimaan sebesar 20,4 persen atau Rp 2,097 triliun.

Penyesuaian target penerimaan pajak daerah tersebut tertuang dalam rancangan Perubahan APBD tahun 2020 sebesar Rp 12,37 triliun dari target awal Rp 10,28 triliun. Khofifah yakin, kenaikan target ini akan dapat dicapai seiring dengan tingginya tingkat kepatuhan masyarakat Jatim dalam membayar pajak. Di samping itu, berbagai program keringanan pajak juga telah dikeluarkan Pemprov Jatim untuk meringankan beban masyarakat di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19.

"Sejak April lalu Pemprov sudah memberi keringanan pembayaran pajak dengan pembebasan sanksi yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian diskon Corona sampai dengan adanya pemutihan yang saat ini masih berjalan," ujar Gubernur Khofifah, usai menyampaikan jawaban eksekutif atas raperda perubahan APBD tahun 2020 di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (4/9/2020).

Dengan berbagai pemberian stimulus tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan mengalami kenaikan sebesar Rp 1,3 trilyun atau 30,23%. Sehingga target penerimaannya akan mencapai Rp 5,6 triliun. Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) naik sebesar Rp 450 miliar atau 21,43%, sehingga targetnya menjadi Rp 2,55 triliun.

"Stimulus keringanan pajak telah berhasil menggairahkan penerimaan pajak di semester I. Maka di semester II ini, antusiasme masyarakat dalam membayar pajak dengan memanfaatkan pemutihan diharapkan juga akan terus meningkat," terang mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Selain PKB dan BBNKB, pajak rokok juga diprediksi naik sebesar Rp 350 miliar atau 18,42%, sehingga targetnya menjadi Rp 2,25 triliun. Sementara untuk pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBM) diproyeksikan tetap stabil di angka Rp 1,95 triliun. Hal itu didasarkan pada proyeksi recovery konsumsi kendaran bermotor di Semester II setelah turun cukup dalam hingga 33,01% pada Semester I Tahun 2020.

"Pada semester II ini konsumsi BBM juga akan mulai membaik setelah masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berakhir. Sehingga akan terjadi pergerakan kendaraan bermotor untuk mobilitas pribadi, umum maupun aktivitas ekonomi," ungkap Khofifah.

Khusus untuk sektor pajak air permukaan, pada rancangan P-APBD tahun ini disesuaikan sebesar minus Rp 3 Miliar atau minus 10%, sehingga targetnya menjadi Rp 27 miliar. Sedangkan penerimaan cukai rokok permintaan diperkirakan tetap, sehingga pajak rokok dihitung dengan memperhatikan proprosi dan penerimaan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI.

"Peningkatan penerimaan pajak daerah ini akan menjadi energi yang luar biasa untuk percepatan pembangunan di Jatim. Kami akan tetap optimis bersama masyarakat Jatim yang semakin tinggi kesadarannya terhadap kewajiban membayar pajak," pungkas gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut. (iwd/iwd)