.webp)
Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) demo di depan Kantor Bupati Kediri. Mereka menuntut kesejahteraan dan kenaikan honor.
Mereka menuntut kenaikan honor karena saat ini hanya menerima honor Rp 125 ribu per bulan. Mereka menilai, padahal pekerjaannya berat. Yaitu mengawasi jalannya pembangunan di desa, dengan anggaran mencapai Rp 1 miliar per tahun.
Salah seorang anggota BPD Pagu, Kecamatan Wates, Aji menjelaskan, keinginan mereka yakni adanya kenaikan kesejahteraan anggota. Minimal 25 persen dari penghasilan tetap kades yang sekitar Rp 3 juta per bulan. Atau sekitar Rp 750 ribu per bulan.
"Anggota BPD di setiap desa berbeda. Yaitu antara 7 sampai 9 orang. Tergantung luas dan jumlah penduduk desa. BPD saat ini seolah hanya sebagai pelengkap saja," jelas Aji, Kamis (3/9/2020).
Sementara Ali Sofyan, Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Kediri mengungkapkan, sejak dilantik pada Agustus 2019, belum pernah ada bimtek terkait tupoksi BPD. Sedangkan honor hanya menerima Rp 125 ribu per bulan.
"Kami menuntut gaji yang layak, karena saat ini kami hanya menerima honor Rp 125 ribu per bulan. Itu pun masih dipotong pajak. Kami ingin mengawasi pembangunan desa dengan sebaik-baiknya," jelas Ali.
Lalu Budi Nugroho, Pembina Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kediri menambahkan, pihaknya akan membawa massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Demo juga berlanjut ke depan Kantor DPRD setempat. Setelah orasi, perwakilan BPD diterima oleh Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) dan Kepala Dinas PMPD (Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Sampurno, untuk berdialog di ruang rapat DPRD.
Untuk sementara, aspirasi mereka ditampung DPRD dan dinas terkait. Massa yang demo pun akhirnya membubarkan diri.
