.webp)
Kadiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Ponorogo Juwaini menjelaskan selama PPDP turun dari rumah ke rumah, Bawaslu juga mengerahkan petugasnya untuk melakukan pengawasan.
Mekanisme pengawasan dilakukan secara sampling, terhadap 12.801 rumah, yang tersebar di 2.080 tempat pemungutan suara (TPS) di 307 desa/kelurahan.
"Hasilnya, pertama ada 256 rumah diduga belum dicoklit (tidak ada stiker tertempel)," tutur Juwaini kepada wartawan, Rabu (19/8/2020).
Kedua, lanjut Juwaini, ada 59 PPDP diduga tidak melaksanakan coklit dari rumah ke rumah. Ketiga, ada 3 PPDP melimpahkan tugas ke orang lain (selain PPK dan PPS). Keempat, ada 88 calon pemilih tidak mempunyai KTP/KK. Dan kelima, ada 262 PPDP diduga tidak menerapkan protokol COVID-19.
"Temuan ini tersebar dari hasil sampling. Kami pun juga sudah menyerahkan catatan hasil temuan kami ke KPUD Ponorogo untuk ditindaklanjuti," tambahnya.
Sementara, Ketua KPU Ponorogo Munajat menambahkan pihaknya sudah menerima catatan temuan dari Bawaslu.
"Kita juga sudah berkoordinasi dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS)," imbuh Munajat.
Pun juga, berbagai temuan tersebut sudah langsung dikoordinasikan sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan perbaikan di lapangan. "Perbaikan akan terus dilaksanakan sampai tanggal 29 Agustus mendatang," pungkasnya. (fat/fat)
