.webp)
Pekerja hiburan malam yang demo di depan Balai Kota Surabaya sudah membubarkan diri meski pemkot tidak mengizinkan mereka buka malam ini. Mereka akan menggelar aksi serupa pada Kamis (6/7).
Pantauan detikcom, massa membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum bubar, perwakilan dari mereka melakukan audiensi dengan perwakilan Pemkot Surabaya dan juga pihak kepolisian. Mereka membubarkan diri dengan damai.
"Hasil pertemuan akan direvisi (Perwali No 33 Tahun 2020 soal jam malam). Kami sudah mengusulkan beri kami kesempatan untuk mencari nafkah, supaya nanti malam buka, tapi tetap belum berani memutuskan (pemkot). Tetap pemkot Bu Wali yang memutuskan. Percuma kalau itu," kata salah seorang koordinator demo, Nordien kepada wartawan, Senin (3/7/2020).
Noerdin juga menyampaikan, pihaknya akan mengelar demo serupa hingga Perwali No 33 Tahun 2020 direvisi. "Tanggal 5 elemen lain yang akan turun, tapi tetap kita akan bantu. Tanggal 6 kita akan turun saya akan kerahkan masa lebih banyak lagi," terang Nordien.
Kepala BPB Linmas Surabaya, Irvan Widiyanto menegaskan, Pemkot Surabaya belum bisa memberikan izin buka untuk hiburan malam. Karena pihaknya butuh waktu untuk merevisi Perwali tersebut.
"Terkait keinginan Bapak Ibu sekalian untuk buka, kita mohon maaf untuk sementara belum bisa kami kabulkan. Karena itu tetap harus melalui revisi Perwali, perubahan Perwali lagi," kata Irvan.
"Jadi Bapak Ibu sekalian, kami wajib menyampaikan ini, menyampaikan sesungguhnya, jadi bukan menyampaikan sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi itu mohon maaf sekali mungkin ini tidak bisa memuaskan semua pihak," imbuh Irvan.
Senada dengan Pemkot Surabaya, Kapolrestabes Surabaya Kombes Jhonny Eddizon Isir juga meminta pekerja hiburan malam menunggu perubahan Perwali.
"Iya ndak lah, Perwalinya Belum kok (perubahan Perwali) jadi masih riskan. Jadi nanti ada yang buka bertahap. Kan dikaji lebih lanjut. Kalau ini maksa nggak bisa," ungkap Isir.
"Di Jakarta aja belum buka. Gitu low, pasca-PSBB transisi belum buka. Kenapa? Ini masih risiko, lokasinya anunya risiko," imbuh Isir.
Selain itu, Isir juga menyarankan Pemkot Surabaya untuk melakukan pendataan terhadap mereka yang terdampak atas pemberlakuan jam malam. Sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya.
"Pemkot sudah mendata. Pekerja yang terdampak yang KTP-nya Surabaya mereka dibantu. Kalau nggak salah selama ini mereka dibantu," pungkasnya.
