.webp)
Wali Kota Risma menyebut Surabaya zona hijau dalam tingkat penularan COVID-19 turun. Lalu apa kata pakar epidemiologi?
Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Dr dr Windhu Purnomo mengaku heran dengan klaim Risma. Untuk itu, ia meminta Risma untuk membuka data yang disebutnya itu.
"Dasarnya Bu Risma itu apa. Karena kan dari data yang ada dan data itu dari Dinkes Kota sendiri yang sudah dikirim ke pusat atau provinsi yang mana bahwa itu menunjukkan hijau. Karena kita kan lihat dari data. Tidak dari asumsi atau macam-macam tapi data," tegas Windhu kepada detikcom, Senin (3/8/2020).
"Pertama kalau kita lihat kasus masih terus meningkat. Dan belum ada tanda-tanda penurunan itu. Datar iya memang karena kasus baru belum ada. Surabaya ini kan juga mempengaruhi Jatim 45 persen," tambahnya.
Menurut Windhu, klaim yang disebutkan Wali Kota Risma tanpa ada dasar. Sebab untuk menjadi zona hijau harus melewati zona orange terlebih dahulu. Ia kemudian mencontohkan Kota Sidoarjo yang sempat turun menjadi zona orange, tapi kembali menjadi merah.
"Surabaya itu masih tetap merah. Orange saja tidak pernah kok tiba-tiba meloncat jadi hijau. Jadi memang yang kita adalah dari mana data yang digunakan itu saja. Apalagi satgas pusat sudah tiap minggu membuat pemetaan risiko. Surabaya itu sejak 2 bulan sampai sekarang masih merah terus," terangnya.
"Sidoarjo itu kan sama merah terus, dan kemarin kan sempat satu minggu sempat turun oren tapi tiba-tiba minggu depannya naik lagi jadi merah lagi.Cuma seminggu itu Sidoarjo," imbuh Windhu.
Windhu menjelaskan, jika yang disebutkan angka kesembuhan tinggi, maka yang disebutkan Wali Kota Risma juga masih jauh targetnya. Karena saat ini tingkat kesembuhan di Surabaya masih berkisar di angka 60 persen, sedangkan angka nasional di kisaran 95 persen.
"Kesembuhan yang sering disebut semua itu kan proses. Dan targetnya itu berapa. Kalau nasional katakanlah 5 persen berarti kan 95 persen. Kan kesembuhan di Surabaya 60 sekian persen kan masih jauh dari 95 persen. Apalagi kalau pakai target WHO berati harus mencapai 98 persen, kan masih jauh," jelasnya.
"Jadi, kalau memang dinkes atau bu wali bisa menunjukkan data mana sih. Kan kalau kriterianya kan kita memakai 15 kriteria yang ditetapkan satgas pusat itu. Kan itu belum menunjukkan," tuturnya.
"Ya punya harapan boleh. Tapi jangan tiba-tiba mengatakan ini hijau. Maksud saya itu kalau kita klaim-klaim itu kan harus berbasis dengan data. Jadi data itu ditunjukkan," pungkas Windhu.
