.webp)
Jelang Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menegaskan, pihaknya bakal menindak tegas ASN hingga kades yang ikut berpolitik. Seperti menjadi tim sukses paslon di Pilkada.
Seperti yang tertuang dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.
"Saya ingatkan para ASN, kades semua dilarang berpolitik atau jadi tim sukses (timses) kandidat tertentu," tutur Ipong saat ditemui di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kamis (30/7/2020).
Ini juga sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Di mana pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Polri dan anggota TNI dan kepala desa atau perangkat desa lainnya.
Kemudian Ipong mengingatkan ASN dan kades, jika ada yang mencela program Pemkab Ponorogo, silakan memberikan jawaban sesuai kapasitas.
"Jadilah juru bicara Pemkab, kalau ada yang nyinyir jawab sebisanya. Tapi jangan asal jawab," tegas Ipong.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU-PKP) Jamus Kunto ketahuan mendaftar sebagai Bacawabup dari PKB. Serta Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo Bambang Tri Wahono sebagai Bacawabup dari PKB dan Demokrat.
Namun Sekda Ponorogo Agus Pramono menjelaskan, kedua pejabat ASN tersebut mendaftar penjaringan di Partai Politik. Belum melanggar ketentuan.
"Yang jelas mereka harus mengundurkan diri jika telah pasti diusung parpol dan akan mendaftar pencalonan ke KPU," pungkas Agus.
