.webp)
Aduan mereka direaksi dengan hearing bersama dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya di ruang Banmus. Mereka menyampaikan keberatan dengan adanya Perwali No 33 tahun 2020 yang melarang dan membatasi tempat mereka bekerja.
"Dari hiburan malam, teman-teman buruh dan pekerja ingin sekali, kehadirannya untuk mencabut atau menarik kembali Perwali No 33 Tahun 2020. Karena itu semua, sudah kering air mata ini, sudah habis dari apa yang kita punya," kata Bagio, salah satu manager di salah satu tempat hiburan malam kepada wartawan, Senin (27/7/2020).
 Hearing di komisi D (Foto: Deny Prastyo Utomo) |
"Jadi saya mohon untuk Ibu Risma yang terhormat untuk menindak lanjuti menarik kembali perwali tersebut," ujar Bagio.
Bagio mengatakan aspirasi mereka harus didengarkan dan ditindaklanjuti. Jika tidak, kata Bagio, pihaknya akan melakukan aksi lanjutan, bahkan hingga turun ke jalan.
"Kalau tidak ada kejelasan, kami akan turun ke Jalan. 351 pengusaha tempat hiburan malam, baik panti pijat dan hiburan malam akan turun ke jalan," tandas Bagio.
Sementara itu, selama perwakilan mereka melakukan hearing dengan komisi D, sejumlah pekerja seni dan hiburan malam menunggu di luar gedung DPRD Surabaya.
Tonton video 'Blak-blakan Pengusaha Hiburan Malam "Kami Legal dan Bayar Pajak":
(iwd/iwd)
