Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pilkada Surabaya Diteken

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 21:21 WIB
Pemkot dan KPU Surabaya menandatangani addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Surabaya 2020.
Pemkot dan KPU Surabaya menandatangani addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Surabaya 2020/Foto: Deny Prastyo Utomo

"Jadi itu salah satu perubahan-perubahannya," kata Nur Syamsi.

Sementara Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menyampaikan, addendum ini tidak mengubah besaran anggaran dari NPHD lama yakni Rp 101.244.490.000. Namun harus dilakukan addendum karena ada perubahan terkait dengan tata cara pencairan.

"Tata cara pencairan di awal itu kan 40, 50, kemudian 10 persen. Sementara tata cara pencairan di addendum itu adalah 40, 60 persen. Makanya tadi Rp 60 miliar akan segera dicairkan oleh Pemkot Surabaya," kata Nur Syamsi.

Nur Syamsi menjelaskan kenapa kemudian harus ada addendum. Menurutnya beberapa nomenklatur yang direvisi harus ada landasan hukumnya. Salah satunya adalah kenaikan honorarium ad hoc. Di mana pada NPHD awal tidak ada dan itu harus dimasukkan.

"Jadi dasar hukum bahwa kenaikan honor yang harus kami bayarkan ke ad hoc itu memang sah karena ada landasan hukumnya," tambah Nur Syamsi.

Oleh sebab itu, Nur Syamsi menyatakan, karena anggaran Pilkada Surabaya 2020 sebesar 40 persen sudah masuk ke rekening KPU Surabaya, maka dalam satu atau dua hari ke depan, honorarium ad hoc Bulan Juni akan segera dicairkan.

"Tidak lama lagi satu atau dua hari ke depan honor ad hoc akan segera kita cairkan," pungkas Nur Syamsi.


(sun/bdh)