Pemkot dan KPU Surabaya menandatangani addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Surabaya 2020. Ada perubahan cara pencairan anggaran.
Addendum NPHD ini mengacu pada perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, besaran anggaran Pilkada Surabaya tahun 2020 tetap mengacu pada NPHD yang lama. Namun yang dilakukan addendum ini hanya pada rincian kegunaan anggaran, yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.
"Addendum ini mengacu pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2020. Jadi sudah sesuai kita," kata Irvan usai acara penandatanganan addendum NPHD di Kantor Bakesbangpol Surabaya, Rabu (21/7/2020).
Total anggaran Pilkada Surabaya 2020 sama dengan NPHD sebelumnya. Yakni Rp 101.244.490.000. Sedangkan anggaran yang sudah dicairkan pada NPHD lama tahun 2019 Rp 1.000.396.000.
Kemudian pada pencairan Tahap I tahun 2020 Rp 40.097.637.600. Sehingga total anggaran yang sudah dicairkan Rp 41.098.033.600. Setelah addendum ini, maka pencairan anggaran selanjutnya Rp 60.146.456.400.
Irvan menjelaskan, salah satu addendum dalam NPHD ini yakni adanya perubahan terkait dengan anggaran snack untuk agenda kampanye atau pengumpulan massa. Jika sebelumnya agenda tersebut berlangsung dengan tatap muka, maka ke depan diganti dengan daring.
