Menurut Muhajir, beberapa permasalahan yang ada yakni terkait data penerima yang ada di pelosok seperti wilayah Papua.
"Yang masih ada masalah itu terutama adalah di beberapa kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat," ujar Muhajir.
Permasalahan terkait calon penerima BST, kata Muhajir, sudah teratasi. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi di Papua Barat.
Baca juga: Ada Desa yang Tak Dapat BLT, Ini Penyebabnya |
"Sudah kami atasi kemarin, saya langsung ke Papua koordinasi dengan Pemda setempat terutama lewat Wakil Gubernur. Saya minta segera dilakukan penyalurannya. Di sana kebetulan memang ada kesulitan terutama untuk mendapatkan calon penerima by name by address karena wilayahnya sangat jauh terpencil," katanya.
"Karena itu ada kemungkinan kebijakan di sana melalui komunitasnya, jadi melalui marganya yang tahu berapa dia punya anggota dan siapa yang lebih berhak gitu," imbuhnya.
Muhajir menyebut untuk data nasional penyaluran BST sudah mencapai 85 persen. "Untuk data nasional kita sudah di atas 85 persen," paparnya.
Muhajir menambahkan untuk penyaluran di Jatim oleh P. Pos telah berjalan dengan baik. Untuk hasil pemantauan di Kabupaten Madiun ada penambahan data warga miskin penerima mencapai 6.262 orang.
"Di wilayah Jawa Timur sendiri (penyaluran BLT) sudah baik karena yang tidak terjangkau bisa diatasi oleh PT Pos dan sudah bekerja dengan baik. Untuk Kabupaten Madiun, menurut laporan pak Bupati cukup baik dan ada penambahan baru 6.262 penerima dan sesuai instruksi presiden, jangan di tunda. Yang terima sekarang ini data susulan, jadi dapat dobel langsung Rp 1,2 juta," tandasnya.
Dalam pemantauan pencairan BLT, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy di dampingi oleh Bupati Madiun H Ahmad Dawami, Kapolres Madiun AKBP Eddwi Kurniyanto serta para OPD Pemkab Madiun. (iwd/iwd)