Dispendik Mojokerto Larang Siswa Masuk Sekolah, Ini Sanksi Bagi Pelanggar

Enggran Eko Budianto - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 08:32 WIB
Siswa SMPN Diminta Masuk Sekolah Saat Mojokerto Masih Zona Merah Corona
Sekolah tatap muka di Mojokerto Senin 13 Juli (Foto: Enggran Eko Budianto/detikcom)
Mojokerto -

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto melarang semua sekolah jenjang TK, SD dan SMP negeri maupun swasta menggelar kegiatan tatap muka di sekolah. Para kepala sekolah akan dihukum jika masih ada yang meminta siswa datang ke untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin mengatakan, larangan MPLS secara tarap muka di sekolah sudah dia umumkan melalui surat nomor 421/1084/416-101/2020 tanggal 10 Juli 2020. Surat yang dia buat ini tentang Pelaksanaan Pembelajaraan Tahun Ajaran 2020/2021.

Dalam surat tersebut, Zainul menyampaikan tahun ajaran baru dimulai hari ini. Menurut dia, kegiatan belajar mengajar (KBM) maupun MPLS bagi siswa baru digelar secara daring atau luar jaringan (luring). Salah satu contoh teknik luring yaitu guru datang ke rumah siswa.

"Jadwal kehadiran peserta didik baru secara bertahap, sehari dua rombel (rombongan belajar atau kelas) untuk jenjang SMP dan hanya dalam hal pengambilan buku paket, untuk materi PLS (pengenalan lingkungan sekolah) dilaksanakan secara daring atau luring," kata Zainul saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (14/7/2020).

Surat yang dilayangkan Zainul tersebut rupanya tidak dipatuhi para kepala sekolah. Terbukti pada hari pertama tahun ajaran baru, banyak sekolah negeri jenjang SD sampai SMP yang nekat menggelar MPLS sekaligus membagikan buku pelajaran dengan mendatangkan siswa ke sekolah.

Bahkan mereka menggelar MPLS secara bergelombang mulai hari ini sampai Rabu (15/7). Selama MPLS, para siswa baru diberi materi dan diajak keliling untuk mengenal lingkungan sekolah. Padahal, sampai hari ini Kabupaten Mojokerto masih menjadi zona merah COVID-19. Penyebaran virus Corona di Bumi Majapahit masih mengkhawatirkan.

"Hari ini saya tekankan kembali melalui ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) agar semua satuan pendidikan membaca dan mencermati surat Dinas Pendidikan tertanggal 10 juli 2020 bahwa kegiatan MPLS dilakukan melalui daring," terangnya.

Tonton video 'Sekolah di Zona Hijau Bisa Beroperasi, Ini 6 Protokolnya':

Selanjutnya
Halaman
1 2