DPRD Jatim Sebut Sanksi Bagi Warga yang Tak Bermasker Hak Otonomi Daerah

Faiq Azmi - detikNews
Senin, 13 Jul 2020 17:31 WIB
razia masker di warkop dan cafe
Warga tak bermasker diberi hukuman push up (Foto: Deny Prastyo Utomo/detikcom)
Surabaya -

Kota Surabaya menerapkan hukuman sita KTP hingga push up ke warga yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker. Peraturan tersebut dinilai otonomi daerah kab/kota masing-masing.

"Jadi otonomi daerah ada di kab/kota. Kita gak bisa campur tangan dengan kegiatan yang dilakukan kab/kota. Pemprov otonomi daerahnya hanya 40 persen itupun setelah ada tambahan SMA/SMK," kata Ketua DPRD Jatim Kusnadi di Surabaya, Senin (13/7/2020).

Kusnadi yang mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan gubernur tidak memiliki kewenangan tersebut. Menurutnya gubernur adalah kepanjangan tangan dari pusat.

Usul Raperda terhadap perubahan Perda No 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, disebut Kusnadi hanya sebagai payung hukum untuk mendisiplinkan masyarakat. Bukan untuk memberi sanksi, atau mengobrak masyarakat.

"Kalau mereka buat regulasi untuk pendisiplinan, ya bisa saja, itu hak mereka. Tapi kalau terus bertentangan UU itu sendiri ketertiban umum dan sosial, saya pikir itu bukan regulasi yang baik dan perlu ditinjau," terang Kusnadi.

Politisi PDIP ini menjelaskan regulasi tersebut adalah hak kab/kota. Soal baik tidaknya, selama masyarakat menerima, regulasi tersebut, hal itu dianggap baik-baik saja.

"Cuma apakah regulasi itu baik. Dikatakan baik bisa diterapkan di masyarakat dengan baik dan masyarakat menerima apa adanya, dengan kesadarannya dan tidak menimbulkan pelanggaran ketertiban umum, sosial dan normal lain. Tentang boleh tidak ya boleh-boleh saja. Cuma baik tidaknya itu ukurannya beda," terangnya.

Kusnadi juga menjelaskan, Satpol PP dalam konteksnya adalah mengimbau dan mendisiplinkan masyarakat. Selain itu ada peran TNI-Polri dalam yang mendampingi, namun bukan untuk mengeksekusi.

"Dalam rangka mengimbau masyarakat, baik TNI Polri sifatnya mendampingi, bukan melakukan eksekusi. Itupun kalau OPD kita (Satpol PP) membutuhkan bantuan," jelasnya.

Kusnadi menambahkan, antivirus untuk COVID-19 saat ini hanyalah disiplin. Apalagi obat dan vaksin masih belum ada.

"Jadi memang Perda ini sebelumnya bersifat umum. Nanti akan ditambah pasal yang spesifik untuk menegakkan hukum, tapi tidak eksekusi untuk sanksi karena ini Perda. Bagaimana aparat hukum kita nanti bisa melakukan imbauan, mendisiplinkan kepada masyarakat Jatim," pungkasnya.

(fat/fat)