.webp)
Santri Ponpes Modern Darussalam Gontor Kampus 2 ditemukan positif COVID-19 jadi sorotan berbagai pihak. Tak jarang mengundang berbagai tanggapan.
Salah satunya Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. Dia menyayangkan sikap Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni yang menyalahkan santri karena tidak melengkapi surat keterangan rapid test.
Menanggapi hal itu, Bupati Ipong menjelaskan pihaknya sepakat soal pemerintah harus memudahkan pelaksanaan rapid test. Tentu harus sesuai kemampuan masing-masing pemkab.
"Rapid test harusnya dilakukan di tempat asal santri, seperti ketika warga Ponorogo yang akan masuk ke pesantren atau sekolah di kabupaten luar Ponorogo," terang Ipong kepada detikcom saat dikonfirmasi, Minggu (12/7/2020).
Menurutnya, pemkab memudahkan warga yang memerlukan rapid test. Salah satunya dengan memberikan subsidi, santri digratiskan tidak membayar biaya administrasi, hanya membayar alat rapid test saja. Sebab, ada ribuan santri yang mondok di Ponorogo.
"Di Ponorogo, total ada 38 ribu santri. APBD kita tidak mampu (Membiayai)," tandas Ipong.
Namun, sebenarnya khusus Ponpes Gontor sesuai maklumat yang dikeluarkan pimpinan pondok dan diunggah di Instagram @pondok.modern.gontor pada tanggal 30 Mei 2020 lalu salah satunya tidak mensyaratkan rapid test.
"Masalahnya khusus Gontor dalam maklumat yang dikeluarkan oleh pimpinan pondok tidak mensyaratkan rapid test dan pemkab kan nggak bisa intervensi untuk itu," jelas Ipong.
"Saya rasa saya tidak pernah menyalahkan santri atau pondok Gontor karena dalam hal COVID-19 ini siapapun bisa kena, jadi dalam hal ini tidak ada yang salah. Yang salah ya COVID-19 itu sendiri, jadi menurut saya fokus kita saat ini adalah bagaimana virus ini terputus sampe disini dan tidak menyebar kemana-mana bukan saling berdebat atau mempersoalkan sesuatu yang lewat karena harus diakui COVID-19 ini sesuatu yang baru. Kita belum memiliki pola yang terukur untuk penanganannya," tegas Ipong.
Sebelumnya, lanjut Ipong, Ponorogo pada 2 Juli 2020 lalu sudah ditetapkan sebagai zona hijau. Meski saat ini kembali oranye karena penambahan kasus.
"Kebanyakan impor dari Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, di mana ada warga di sana yang asli Ponorogo tidak tertampung oleh rumah sakit di sana. Dan kita putuskan kita rawat di Ponorogo demi kemanusiaan. Walaupun Ponorogo harus kembali ke zona oranye," pungkas Ipong.
