Pelibatan TNI Soal Kerukunan Beragama, PWNU Jatim: Itu Urusan Orang Sipil

Amir Baihaqi - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 21:13 WIB
kantor PWNU Jatim
Foto file: Amir Baihaqi
Surabaya -

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur angkat bicara terkait rencana Menteri Agama Fachrul Razi, akan melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. PWNU Jatim menilai kerukunan umat beragama merupakan urusan warga sipil.

"Ya mestinya kurang tepat ya. Urusannya orang beragama itu kan urusannya orang sipil. Yang penting itu kan kesadaran bersama. Dan kesadaran itu kan harusnya tumbuh dari nurani bukan atas intimidasi," terang Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdusalam Sokhib kepada detikcom, Rabu (8/7/2020).

Menurut Abdusalam, peningkatan kerukunan umat beragama bisa diwujudkan dengan membangun civil society yang kuat. Ia kemudian memberikan contoh apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur dalam membangun kesadaran umat beragama semasa hidupnya.

"Ya membangun civil society yang kuat saja. Seperti dulu yang patut kita teladani katakan Gus Dur. Beliau ini kan dalam membangun kesadaran antarumat beragama ini kan mengutamakan kesadaran beragama bahwa negara ini dibangun dan diperjuangkan bersama-sama," tuturnya.

"Saya kira ndak usah rumit-rumit lah. Karena kita telah dicontohkna Gus Dur. Beliau hidup dulu itu sudah banyak yang kita bisa teladani untuk dijadikan cara kita merajut keberagaman," imbuh pria yang akrab disapa Gus Salam itu.

Menurut Gus Salam, meski menag membantah tidak melibatkan TNI dan hanya mencari informasi untuk program keagamaan di Papua, namun hal itu tetap dianggap kurang tepat. Lagi-lagi, dia menyarankan agar meneladani Gus Dur dalam merangkul orang-orang di Papua.

"Kita ambil pelajaran perubahan nama Irian ke Papua yang dilakukan oleh Gus Dur dan kemudian menjadi kebanggaan orang Papua. Dan bahkan menurunkan tensi keinginan untuk merdeka para saudara kita di Papua, itu bukan hasil kerja di dalam mempresure, menekan atau mengintimidasi. Tapi lebih menghargai kebudayaan yang ada," tukasnya.

"Jadi bagaimana cara menghargai kebudayaan mereka, memanusiakan mereka. Menurut saya ini lebih penting daripada melibatkan militer yang mungkin kesannya nakut-nakuti," pungkas Gus Salam.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI mengkritik keras Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. TNI dinilai tidak perlu terlibat di program kerukunan beragama.

Kemenag sebelumnya membahas program-program peningkatan kerukunan umat beragama TNI AD di kantor Kemenag pada 30 Juni 2020. Pertemuan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Fachrul Razi dan dihadiri Waaster KSAD Brigjen TNI Sugiyono serta staf khusus Menag, termasuk juru bicara Kemenag, Oman Fathurahman.

(fat/fat)