.webp)
Sekitar 70 orang yang tergabung dalam Relawan Pro Jokowi (Projo) berorasi di depan kantor DPRD Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim. Masing-masing orang memakai jas hujan berbahan plastik.
Ada yang hanya memakai masker, ada pula yang mengenakan helm dan face shield atau pelindung wajah. Mereka membentangkan berbagai poster berisi tuntutan. Selama berunjuk rasa, massa saling menjaga jarak satu sama lain.
 Foto: Enggran Eko Budianto |
"Kami menuntut kejujuran penggunaan anggaran penanganan COVID-19 agar tercipta Jombang yang lebih baik," kata koordinator pengunjuk rasa, Joko Fattah Rachim kepada wartawan di lokasi, Kamis (2/7/2020).
Joko menjelaskan unjuk rasa kali ini untuk mendesak Pemkab dan DPRD Jombang blak-blakan terkait penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Menurut dia, dana penanganan wabah virus Corona di Kota Santri ini mencapai Rp 140 miliar. Penggunaan dana itu penting untuk diketahui masyarakat luas.
"Kami belum bicara korupsi karena belum ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Harusnya pemerintah membuka website supaya transparan, juga dana desa. DPRD juga begitu, harus publikasi, tidak usah takut. Karena DPRD perwakilan rakyat, bukan wakil pemerintah," tegas Joko.
Massa pengunjuk rasa akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD Jombang. Para anggota legislatif memilih menampung aspirasi pendemo untuk disampaikan ke Pemkab Jombang.
Salah seorang anggota DPRD Jombang Ahmad Tohari juga meminta pemerintah menggunakan anggaran penanganan COVID-19 sesuai peruntukan. Khususnya untuk mencegah penyebaran virus Corona agar jumlah pasien positif tidak terus bertambah.
"Sampai hari ini kan 277 (pasien positif Corona), jangan sampai berkembang terus. Mestinya dengan anggaran segitu, data COVID menurun. Karena tolak ukur keberhasilan itu angkanya menurun. Kalau bertambah berarti tidak berhasil," tandasnya. (iwd/iwd)
