.webp)
Pakar Hukum Tata Negara Unair Dr Emanuel Sujatmoko SH mengatakan mundur dari jabatan adalah hak Risma. Tak hanya itu, dia menilai permintaan mundur juga tak dibenarkan dalam konstitusi dan lebih karena ada kepentingan politis.
"Dari sisi ketatanegaraan disuruh mundur itu apa? Ndak ada (prasayaratnya). Kalau soal mundur itu hak seseorang mau tetap menjabat atau tidak itu haknya," tegas Sujatmoko kepada detikcom, Kamis (2/7/2020).
"Tapi kalau ada peristiwa itu (aksi sujud) terus disuruh mundur itu terlalu dipaksakan politik. Apapun juga kan ini tahun politik Desember nanti sudah Pilkada. Jadi secara konstitusional itu ndak benar," imbuhnya.
Lalu kapan seorang pemimpin bisa dituntut mundur? Sujatmoko menyebut saat pemimpin melakukan kejahatan berat. Dalam tuntutan kepada Risma, ia menilai tidak ada kejahatan yang dilakukannya.
"Bisa saja. Kalau pemimpin itu melakukan kejahatan. Ya kejahatan berat misalkan korupsi, tindakan asusila dan seterusnya. Nah saat itu lah dituntut untuk mundur. Wajar kalau ada tuntutan," terangnya.
"Tapi kalau bicara seperti ini siapa sih. Amerika saja kalang kabut, Italia kalang kabut. Negara-negara yang maju-maju yang masyarakatnya tertib kalang kabut. Iya kan," katanya lagi.
Sujatmoko kemudian menyarankan netizen yang meminta Risma mundur agar bersabar. Sebab jika mundur pun belum tentu penanganan COVID-19 otomatis jadi baik. Terlebih lagi periode jabatan wali kota 2 periode itu juga tinggal beberapa bulan lagi.
"Ya andaikan Bu Risma mundur apakah penanganan bisa lebih baik? Kan belum tentu. Makanya, ini tinggal berapa bulan sih. Ini sudah bulan ketujuh. Ya paling tinggal 5 bulan lagi," ujarnya.
Wali Kota Surabaya Risma sujud ke IDI dalam sebuah audiensi pada Senin (29/6). Aksi tersebut menuai tanggapan beragam dari netizen.
Mulai dari yang memberikan dukungan kepada Risma, hingga yang meminta wali kota 2 periode itu mundur. Kritik dan dukungan tersebut bertebaran di Twitter.
Tonton video 'Risma Sujud ke IDI, dr Sudarsono Beri Penjelasan':
(fat/fat)
