.webp)
DPRD Jatim meminta kepala daerah se-Jawa Timur tidak menyalahkan rakyat karena kasus Corona terus bertambah. Melainkan fokus memaksimalkan anggaran penanganan COVID-19.
"Rakyat harus dipandu untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan hanya diperintah saja. Siapa yang memandu? Ya pemerintah," kata Ketua DPRD Jatim Kusnadi, di Gedung DPRD Jatim, Jumat (29/5/2020).
Kusnadi menyampaikan, saat ini beberapa kepala daerah di Jatim justru tidak menunjukkan kerjanya. Ia menilai banyak kepala daerah yang masih santai-santai.
"Kondisi saat ini terbalik. Yang ribet Pemprov Jatim tapi pemkab/pemkot di Jatim kok santai-santai saja. Pemprov ribet karena tuntutan tanggung jawabnya. Memang tidak semua kepala daerah di kab/kota yang santai-santai. Tetapi ada yang aktif, ada yang setengah-setengah, ada yang tidur aja," kata Kusnadi.
"Saat ini satukan pikiran, satukan langkah untuk tidak menyalahkan. Apalagi menyalahkan rakyat. Kalau pemimpin leha-leha rakyatnya gotong royong ya mampus. Jangan juga antarkepala daerah gontok-gontokan," lanjutnya.
Ia menilai seharusnya kepala daerah sebagai pihak eksekutif leluasa menggunakan anggarannya untuk menangani COVID-19. Tapi angka COVID-19 di Jatim terus meningkat.
"Pemerintah eksekutif sudah dikasih kekuasaan penuh soal anggaran menangani COVID-19, kok masih tinggi? Sebenarnya kerjanya gimana. Pemerintah kita kurang serentak menangani COVID-19," tegasnya.
"Kita sudah PSBB (Surabaya Raya) tapi rakyat tidak disiplin. Mari jangan menyalahkan siapa pun, dengan segala rencana yang kita miliki, ayo fokus menurunkan angka itu. Jangan cari yang salah, kabeh salah. Maksimalkan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini," pungkasnya.
