.webp)
Wabah virus Corona membuat 16 proyek infrastruktur di Kota Mojokerto tahun ini terpaksa ditunda. Pasalnya, anggaran belasan proyek tersebut senilai Rp 32,643 miliar dialihkan untuk menangani wabah COVID-19.
Pemkot Mojokerto membuat tiga program pembangunan dan rehabilitasi untuk meningkatkan infrastruktur tahun ini. Tak tangung-tanggung, anggaran yang disiapkan dalam APBD tahun 2020 mencapai Rp 66,473 miliar.
Terdiri dari program pengendalian banjir Rp 15,258 miliar, pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan Rp 20,53 miliar, serta pengembangan wilayah dan fasilitas publik strategis Rp 30,685 miliar.
Virus Corona yang mewabah di Indonesia sejak Maret lalu memaksa Pemkot Mojokerto menunda 16 dari total 21 proyek infrastruktur dalam ketiga program tersebut. Terlebih lagi saat ini Kota Onde-Onde juga menjadi zona merah dengan 4 orang positif COVID-19.
Dua proyek dalam program pengendalian banjir yang ditunda yakni rehabilitasi saluran dan trotoar lanjutan di Jalan Majapahit Rp 6,324 miliar dan rehabilitasi saluran dan trotoar Jalan Empunala Rp 5,619 miliar.
Jumlah proyek ditunda paling banyak dari program pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan. Dari 11 proyek yang rencananya dikerjakan tahun ini, hanya satu yang akan direalisasikan. Sedangkan 10 proyek lainnya terpaksa ditunda.
10 proyek yang ditunda yaitu pembangunan Jalan Raya Blooto Rp 5,05 miliar, pembangunan Jalan Empu Gandring barat Rp 1,673 miliar, peningkatan Jalan Meri Rp 200 juta dan peningkatan Jalan Pekayon Rp 4,661 miliar.
Tonton juga video Jeritan Warga Miskin di Tengah Pandemi Corona:
Juga proyek peningkatan Jalan Durian Rp 1,05 miliar, peningkatan Jalan KH Nawawi Rp 2,311 miliar, peningkatan jembatan Sungai Cemporat selatan Rp 279 juta, rehabilitasi Jalan Sumolepen Rp 1 miliar, rehabilitasi Jalan Cancer Rp 1,275 miliar, serta rehabilitasi Jalan Tanjung Rp 1,155 miliar.
Sementara dalam program pengembangan wilayah dan fasilitas publik strategis terdapat 4 proyek yang ditunda. Yakni perbaikan jalan lingkungan asrama Korem 082 Rp 600 juta, rehabilitasi bangunan Ponpes Hidayatul Mubtadi'ien Rp 145 juta, pembangunan gapura batas kota di Jalan Raya Pekayon dan Jalan Raya Ijen Rp 900 juta, serta pembangunan jalan lingkungan di sebelah kantor Kejaksaan Kota Mojokerto Ro 400 juta.
"Proyek-proyek tersebut kami tunda karena anggarannya Rp 32,643 miliar kami alihkan ke biaya tidak terduga untuk penanganan COVID-19 di Kota Mojokerto," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Mashudi kepada detikcom, Selasa (19/5/2020).
Ia menjelaskan, penundaan belasan proyek tersebut bakal membuat biaya pembangunan, peningkatan maupun rehabilitasi infrastruktur membengkak. Pasalnya, tingkat kerusakan infrastruktur jembatan, saluran air maupun jalan menjadi semakin parah seiring berjalannya waktu.
"Dengan ditunda, biayanya akan semakin tinggi karena tingkat kerusakannya semakin parah. Oleh sebab itu, tahun depan kami rencanakan ulang, akan kami lihat dulu kondisi jalannya," terang Mashudi.
Untuk mencegah semakin parahnya kerusakan infrastruktur di Kota Mojokerto, lanjut Mashudi, pihaknya tetap melakukan pemeliharaan jalan dan saluran air secara rutin sepanjang tahun ini. Anggaran pemeliharaan jalan rutin disiapkan Rp 750 juta. Sedangkan sekitar Rp 1 miliar untuk pemeliharaan saluran air.
"Pemeliharaan jalan rutin tetap kami lakukan agar tidak memicu kecelakaan lalu lintas. Misalnya penambalan jalan-jalan berlubang. Begitu juga saluran kami pelihara supaya tidak rusak," tandasnya.
