120 Anggota DPRD Jatim Siap Terima Laporan Terdampak COVID-19

Surabaya - Bantuan sosial dari pemerintah mulai didistribusikan kepada masyarakat terdampak COVID-19. DPRD Jatim membuka pintu untuk aduan masyarakat yang terdampak tapi tidak mendapat bantuan.

"Kita sudah menyampaikan di sosmed kita masing-masing, termasuk saya sendiri yang membuka diri kepada masyarakat yang terdampak, silahkan bisa lapor kita legislatif, tidak perlu bertemu kalau tidak memungkinkan, bisa melalui medsos/telpon," kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah kepada detikcom di Gedung DPRD Jatim, Kamis (14/5/2020).

Anik membeberkan DPRD Jatim telah membekali 120 anggota dewan dengan Surat Tugas Pengawasan dan Monitoring COVID-19. Surat tugas itu diteken oleh Ketua DPRD Jatim untuk mewajibkan anggota dewan terjun ke masing-masing daerah pemilihan guna menampung aspirasi warganya.

"Masyarakat yang memiliki masalah terkait bantuan ini, silahkan lapor DPRD Jatim. Kita harus membuka diri untuk menampung aspirasi juga menindaklanjuti," jelas Anik.

Menindaklanjuti, lanjut Anik bukanlah mengeksekusi laporan dari warga. Karena tugas dewan ialah pengawasan, maka laporan dari warga akan diteruskan kepada pemangku kebijakan di setiap daerah misal wali kota/bupati.

Baca juga: Derita TBC, Ibu Muda Meninggal Jadi PDP Corona di Mojokerto

Secara garis besar, Politisi PKB ini membeberkan tugas DPRD Jatim dalam penanganan COVID-19 ini. Yakni proses pengawasan dan monitoring bantuan serta penanganan COVID-19 apa saja yang telah dilakukan eksekutif.

"Yang pertama ini, anggota dewan terjun ke dapilnya masing-masing. Di sana proses monitoring dan pengawasan dilakukan. Masyarakat kalau memungkinkan bertemu legislatornya bisa menyampaikan keluhan-keluhan. Kalau tidak bisa bertemu, alternatifnya ya lewat medsos tersebut," jelasnya.

"Bila ada temuan penyelewenangan misalnya, dewan akan menindaklanjuti sesuai kapasitas kewenangan. Contoh kalau ada tindak pidana akan kita teruskan ke kepolisian. Kalau terkait data penerima bantuan yang belum valid, kita sampaikan ke bupati bahkan ke kepala desa untuk ditindaklanjuti. Berbagai jalur bisa dilakukan dewan untuk meneruskan laporan masyarakat," lanjutnya.

Anik menambahkan, surat tugas untuk masing-masing anggota dewan, membuat legislator saat ini sibuk turun di dapil masing-masing. "Karena tidak ada kunker, anggota dewan mengawasi dapil masing-masing," pungkasnya. (fat/fat)