Khofifah: PSBB Malang Raya Disetujui Menkes Diharap Tekan COVID-19

Hilda Meilisa - detikNews
Selasa, 12 Mei 2020 12:44 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah jumpa pers di grahadi
Gubernur dan Wagub Jatim di Grahadi (Foto: Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)
Malang -

Menkes Terawan Agus Putranto menyetujui PSBB oleh Pemprov Jatim untuk wilayah Malang Raya. Hal ini diharapkan mampu menekan penularan COVID-19 di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Persetujuan ini melalui surat Keputusan Menkes RI No HK.01.07/Menkes/305/2020.

"Surat persetujuan penetapan PSBB untuk kawasan Malang Raya dalam bentuk Keputusan Menkes sudah kami terima tadi malam. Maka secara khusus kami berharap agar penerapan PSBB di Malang Raya bisa lebih efektif dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, mengingat kita sudah memiliki pengalaman PSBB di Surabaya Raya," kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/5/2020).

Dalam surat keputusan Menkes tersebut, Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu dan Provinsi Jatim wajib melaksanakan PSBB secara konsisten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga sekaligus mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Disebutkan pula PSBB di Malang Raya dilaksanakan selama masa inkubasi dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran COVID-19.

Khofifah menambahkan terbitnya keputusan Menkes ini, regulasi lain yang dibutuhkan adalah peraturan bupati (Perbup) dan peraturan wali kota (perwali) di kawasan Malang Raya. Hal ini sebagai pedoman penerapan PSBB di Malang Raya.

Aturan ini nantinya yang akan menjadi landasan teknis bagaimana mekanisme PSBB dilakukan di Malang Raya.

"Kalau untuk Pergub, pedomannya sama dengan yang dijadikan acuan saat penerapan PSBB di Surabaya Raya yaitu Pergub Nomor 21 Tahun 2020. Nah untuk Perbup dan Perwali kota Malang dan kota Batu , kami sudah mendapatkan update bahwa draft aturan tersebut sedang disusun. Maka yang butuh dilakukan ke depan adalah mulai sosialisasi ke masyarakat sekiranya tiga hari sebelum PSBB benar-benar diterapkan," papar Khofifah.

Selain itu, Khofifah juga menyebutkan sebelum penerapan PSBB Malang Raya, telah disiapkan terkait pengaturan teknis mulai pembatasan kerumumunan, pengaturan penyekatan untuk check point, kesiapan petugas yang berjaga, kesiapan untuk dapur umum, dan juga mekanisme pemberlakukan sanksi.

Nantinya, penerapan PSBB di Malang Raya akan dilakukan bertahap. Mulai sosialisasi, imbauan dan teguran, dan tahap teguran dan penindakan.

Meski begitu, Khofifah memastikan seluruh pihak pelaksana akan tegas menjalankan aturan penerapan PSBB. Sehingga pemberlakukan PSBB di Malang Raya bisa berjalan efektif dan signifikan.

Sebelumnya, pengajuan penerapan PSBB di Malang Raya adalah hasil kesepakatan antara kepala daerah Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu serta Gubernur Jawa Timur bersama Forkopimda.

Hal ini setelah mendengar pemaparan hasil kajian epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya (FKM Unair). Yang mana menghasilkan penilaian jika kawasan Malang Raya sudah saatnya untuk diterapkan PSBB.

Penilaian ini karena skor kajian epidemiologi terhadap indikator dalam Permenkes tentang PSBB sudah mencapai skor maksimal yaitu 10. Oleh sebab itu, diharapkan penerapan PSBB di Malang Raya ini, akan signifikan dan efektif dalam memutus mata rantai penularan COVID-19.

(hil/fat)