Awasi Anggaran COVID-19, Anggota Dewan Jatim Dilibatkan di Setiap Dapil

Surabaya - DPRD Jatim berencana membentuk Satgas COVID-19 meski sesuai Keppres Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, legislatif tidak diikutsertakan. Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyebut tidak perlu satgas karena tugas legislatif adalah mengawasi.

"Satgas apa, tidak ada. Tanpa satgas, tugas legislatif DPRD Jatim ya mengawasi eksekutif juga terkait dana COVID-19," kata Kusnadi di Gedung DPRD Jatim, Senin (20/4/2020).

Kusnadi menjelaskan bahwa pembentukan satgas di DPRD Jatim tidak ada landasan hukumnya. Apalagi sesuai Keppres, keanggotaan satgas di daerah tidak melibatkan legislatif.

"Begini kalau landasannya DPR RI membuat satgas, karena mereka membuat aturan. Kita ini (DPRD Jatim) tugasnya mengawasi serta menjalankan aturan," jelasnya.

Baca juga: DPRD Jatim Dukung Warga Mudik, Asal ...

Politisi PDIP ini menjelaskan untuk pengawasan dana Rp 2,384 trilun yang dianggarkan Pemprov Jatim melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) untuk penanganan COVID-19, DPRD tetap mengawasi hal tersebut.

Untuk pengawasan di sektor kesehatan, DPRD Jatim tidak bisa mengintervensi karena ada protokol-protokol terkait yang membatasi.

"Soal pengawasan, DPRD Jatim tidak bisa intervensi kesehatan karena sudah ada protokol. Kalau social safety nett ada kesepakatan kita dengan gubernur semisal kalau ada persiapan pembagian sembako, teman-teman DPRD akan dilibatkan sesuai dapil masing-masing," jelasnya.

"Untuk social safety nett di desa/kelurahan, dianggarkan dari dana desa jumlahnya 30 persen tiap kartu keluarga. Setiap KK mendapat Rp 600 ribu selama 3 bulan, bukan per-orang ya tapi per-KK," pungkasnya.

Sementara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak masalah bila DPRD Jatim turut membantu mengawasi dan memonitoring bantuan Pemprov.

Baca juga: Wagub Emil Sebut Pemprov Jatim Bisa Intervensi Daerah untuk PSBB, Tapi...

"Menyiapkan tim sekomprehensif mungkin. Tagline pemprov gotong royong melawan COVID-19, jangan sampai kita merasa bisa mengatasi sendiri. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan, kita sisir mana. Kalau nanti DPRD Jatim menyiapkan tim mungkin bisa menyisir yang lain. Apalagi DPRD Jatim juga punya konstituen di masing-masing dapil," kata Khofifah.

Mantan Mensos RI ini menilai bila DPRD Jatim bisa membantu, maka efektifitas penanganan COVID-19 di Jatim, ia nilai akan lebih baik.

"Kalau mereka kemudian juga aktif memberi arahan kepada konstutuen masing-masing, agar tinggal di rumah supaya aman dengan bahasa masing-masing, menurut kami itu akan memberi efektivitas sangat baik. Karena memang selama ini sosialisasi, masih ada (warga) yang menganggap ini biasa saja (COVID-19)," pungkasnya. (iwd/iwd)