.webp)
"Ya nanti kita akan mengikuti Pergubnya. Semalam katanya Pergubnya sudah detail. Jadi kita akan mengikuti Pergubnya," kata Risma kepada wartawan di Balai Kota, Senin (20/4/2020).
Sementara itu, Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser mengatakan Pemkot Surabaya akan mengikuti semua prosedur dan Pergub yang sedang dibahas di Pemprov Jatim.
"Untuk PSBB Kota Surabaya, kami ngikuti semua prosedur yang saat ini lagi dibahas di tingkat gubernur, yang lagi dibahas adalah peraturan gubernur untuk mengatur dua kabupaten dan satu kota," kata M Fikser.
Fikser menambahkan draf terkait penerapan PSBB sudah diberikan dalam pertemuan antara Gubernur Jatim, Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, dan Bupati Sidoarjo.
"Setelah draft itu disampaikan, maka kewajiban dari Kota Surabaya adalah menyampaikan yang terkait dengan, satu pendidikan, kalau masalah pendidikan berati kepala dinas pendidikan Surabaya menyampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi. Begitu juga dengan Dinas Perhubungan, disampaikan dari dinas Perhubungan kota kepada Dinas Perhubungan Provinsi. Tentunya sebelum disampaikan itu, terkait dengan skenario dan skema yang akan dilaksanakan maka itu dilakukan pembahasan internal di kota," jelas Fikser.
"Nah ini setelah dibahas internal di kota nanti, ini disampaikan kepada provinsi untuk dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Proses ini yang lagi disiapkan, di samping itu apa saja yang diatur di pergub diperjelas kembali hari ini, diundangnya kepala bagian hukum untuk membahas itu."lanjut Fikser.
Fikser menambahkan saat ini pihak Pemkot Surabaya masih belum bisa menjelaskan secara menyeluruh proses PSBB yang akan diterapkan nantinya. Secara prinsip, Fikser mengaku jika Pemkot Surabaya mengikuti pembahasan PSBB di Pemprov Jatim.
"Jadi agar supaya PSBB ini betul-betul efektif bila nantinya pelaksanaan itu dilaksanakan di Surabaya," lanjut Fikser.
Fikser menjelaskan Pemkot Surabaya sedang konsentrasi di bidang sosial ekonomi dan masalah kesehatan.
"Bu Wali juga sedang konsentrasi di sosial ekonomi, masalah kesehatan, kita sudah punya data MBR (masyarakat bepenghasilan rendah) dengan data tersebut pola skenario apa yang harus dilakukan intervensi kepada warganya. Jadi belum bisa disampaikan secara detil," tandas Fikser. (iwd/iwd)
