Tarik Ulur Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Surabaya

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Senin, 06 Apr 2020 18:35 WIB
Pemkot Surabaya mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran corona. Namun penerapannya belum serentak di 19 titik.
Pemeriksaan kesehatan bagi warga yang masuk Kota Surabaya di daerah Benowo/Foto file: Deny Prastyo Utomo
Surabaya -

Pemkot Surabaya belum sepenuhnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran corona. Pemkot masih melakukan kajian dan analisa terkait penerapan PP No 21 Tahun 2020 tersebut.

Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser mengatakan, sebelum menerapkan PSBB, pihaknya harus menyelesaikan kajian-kajian dan analisa PP Nomor 21 Tahun 2020. Maka dari itu, pihaknya belum mengajukan surat kepada kementerian terkait mengenai penerapan PSBB di Surabaya.

"Saat ini kita masih terus berdiskusi dengan instansi terkait, membahas kajian dan analisa dampak dari penerapan PSBB tersebut. Setelah kajian dan analisa dilakukan, maka itu kemudian dilaporkan dahulu kepada wali kota (Tri Rismaharini)," kata Fikser seperti dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (6/4/2020).

Selanjutnya, menurut Fikser, surat pengajuan tersebut akan diteruskan ke Pemprov Jawa Timur sebelum ke kementerian atau Pemerintah Pusat. Pasalnya, penerapan PSBB ini harus melalui beberapa rangkaian prosedur yang dijalankan.


"Tidak mungkin pemkot langsung kirim surat ke Pemerintah Pusat, karena kan harus melalui tahapan ke provinsi dahulu. Nah, jika di provinsi sendiri belum ada surat pengajuan itu, otomatis PSBB ini belum diterapkan," ujar Fikser.

Fikser menjelaskan, sebelum PSBB ini resmi dijalankan, dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan itu juga harus dipikirkan. Mulai dari dampak ekonomi hingga sosial masyarakat. Makanya, pihaknya memastikan terus melakukan kajian dan analisa penerapan PSBB tersebut.

"Jadi hingga saat ini pemkot masih melakukan kajian-kajian dan belum menerapkan itu. Hanya sebatas memberikan imbauan-imbauan di lapangan kepada masyarakat," jelas mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya itu.

Selanjutnya
Halaman
1 2