Gudang rokok ilegal di Lumajang digerebek petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC), Tipe Madya Pabean (TMP) C Probolinggo. Ada jutaan batang rokok yang diamankan.
Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapati adanya informasi pengiriman dan pengepakan rokok ilegal. Yakni di Dusun Tugu, Desa Bumo, Kecamatan Senduro, Lumajang.
Dari penggerebekan, petugas mengamankan 339 karton berisi rokok ilegal. Atau 2.469.500 batang rokok. Nilainya sekitar Rp 2.518.890.000. Sementara kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp 1.465.203.000.
Kepala KPPBC TMP C Probolinggo Andi Hermawan mengatakan, penggerebekan gudang berdasarkan laporan masyarakat. Petugas melakukan penyelidikan dan pengintaian sekitar 3 hari. Hingga akhirnya dilakukan penggerebekan, Rabu (8/1/2020).
"Saat petugas datangi lokasi, didapati dalam gudang sedang ada proses pengepakan dan penyimpanan barang kena cukai hasil tembakau. Berupa rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai," terang Andi saat konferensi pers di kantornya, Rabu (11/3/2020).
Andi menjelaskan, dalam penggerebekan petugas langsung mengamankan pemilik gudang berinisial SY. Berikut barang bukti sejumlah rokok ilegal yang sedang dikemasnya.
Dengan rincian 129 karton rokok jenis SKM merek Pasti Pas Bold tanpa cukai, 135 karton rokok jenis SKM batangan, 30 karton etiket merek Djaran Goyang, satu karton alat pres pemanas dan 23 karton kertas grenjeng rokok.
Seluruhnya kemudian diangkut menggunakan dua truk berikut SY ke KPPBC TMP C Probolinggo, guna membuat surat bukti penindakan (SBP) dan berkas penindakan lainnya. "Untuk SY sudah ditetapkan tersangka, dan berkas penindakannya dilimpahkan ke Kejari Lumajang, untuk nantinya disidangkan di PN setempat," lanjut Andi.
Andi menyampaikan, tersangka SY diduga melanggar Pasal 50 atau Pasal 56, Undang-undang 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Ancaman hukuman satu sampai 10 tahun penjara.
Sementara seorang berinisial HA asal Malang kini masuk dalam DPO petugas. Ia disinyalir sebagai penyuplai bahan-bahan rokok ilegal tersebut.