Di Mal Pelayanan Publik, KPK Sebut Kepala Daerah Harus Studi Banding ke Surabaya

Di Mal Pelayanan Publik, KPK Sebut Kepala Daerah Harus Studi Banding ke Surabaya

Esti Widiyana - detikNews
Kamis, 05 Mar 2020 17:30 WIB
Wali Kota Risma dan kpk
Foto: Esti Widiyana
Surabaya - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bersama jajaran mendatangi Mall Pelayanan Publik Siola Surabaya. Didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk meninjau. Kunjungan itu berhubungan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan usulan KPK yang akan diteruskan pemkot.

Setelah melakukan kunjungan, Lili mengatakan, selain menginspirasi juga menjawab banyak persoalan. Seperti bagaimana cara menekan potensi pengangguran (bonus demografi).

"Kalau pemerintah tidak cerdas, ini bisa menjadi bom waktu kelak kalau kemudian ruang-ruang ini tidak diberi kesempatan pada generasi muda," kata Lili saat diwawancara di Gedung Siola, Kamis (5/3/2020).

Setelah mengelilingi mulai lantai satu hingga koridor, Lili menganggap fasilitas, informasi, SDM dan ketepatan serta kecepatan waktu sudah berjalan sangat bagus. Harusnya, kata dia, masing-masing pemimpin daerah bisa melakukan studi banding ke Surabaya.

"Sayangnya kita belum bisa melihat banyak yang sangat maksimal untuk melakuan keinginan kuat untuk melakukan tindak lencegahan korupsi secara maksimal," jelas Lili.

"Yang dilakukan pelaku usaha kan soal perizinan yang lama, kalau nggak menyuap terus gimana. Tadi bu wali juga menjelaskan bisa menutup peluang tersebut," tambahnya.

Sementara Wali Kota Risma berharap ada ide baru dan input-input baru untuk menyempurnakan Surabaya.

"Kadang-kadang saya merasa itu tidak penting. Misalnya ide 112 itu kan ide dari KPK, yang saya pikir itu apa sih cuma gitu aja. Tapi itu tercetus di KPK, waktu itu ada jalan rusak. Ini sebenarnya sudah ada, cuma kan HT yang megang orangnya terbatas. Akhirnya kita buat 112 agar masyarakat bisa mengadu," cerita Risma.

Ia juga membuat control room, seperti ada laporan KPK langsung disampaikan. Sehingga control room bisa digunakan untuk menampung aduan masyarakat.

Surabaya single window (SSW) juga selalu diimprof. Seperti masalah lingkungan Amdal yang susah. Padahal masyarakat bisa mengerjakan sendiri tanpa menyuruh orang lain dan lama.

"Cuman karena suruhan, orang jadi lama. Komplain-komplain itu jadi saran buat kami untuk memperbaiki hal itu. Ada kemarin yang komplain, jadi, pas kita cek ternyata udah jadi satu bulan lalu. Semua harus proses sendiri-sendiri dalam waktu sekian hari bisa jadi," pungkasnya.

Simak juga video KPK Geledah Rumah Adik Ipar Nurhadi di Surabaya:

[Gambas:Video 20detik]



(fat/fat)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya
Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.