9 Pejabat Dinas PU Kota Madiun Diperiksa soal Perumahan Syariah Bodong

Madiun - Polisi memanggil sembilan orang dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun. Pemeriksaan ini terkait pembangunan sebuah perumahan syariah yang diduga bermasalah.

Perumahan yang sudah laku terjual itu ternyata belum mengantongi izin pembangunan. "Sudah sembilan saksi kami periksa dari Dinas PU. Dari saksi yang kami periksa menyebutkan belum ada izin resmi dari Pemkot Madiun," ungkap Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Suharyono saat dihubungi detikcom, Sabtu (29/2/2020).

Baca juga: Ustaz Yusuf Mansur Batal Diperiksa Terkait Kasus Perumahan Syariah Fiktif

Perumahan syariah itu, lanjut Suharyono, berada di Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. "Dari saksi yang kami periksa menyebutkan belum ada izin resmi dari Pemkot Madiun. Saat ini sebagian sudah laku," imbuhnya.

Suharyono mengungkapkan, terkait status tanah, polisi menemukan fakta bahwa satu bidang tanah masih berstatus milik warga. Dengan demikian, perizinan perumahan syariah yang sudah dibangun dan dipasarkan itu belum bisa diproses.

Baca juga: Perumahan Fiktif di Ponorogo Ternyata Bukan Syariah

"Bahkan satu bidang tanah berstatus masih atas nama pribadi perorangan warga. Sehingga belum bisa diproses pembangunannya," lanjutnya.

Ia menambahkan, usai memeriksa sembilan saksi, polisi akan memanggil pengembang perumahan syariah tersebut. Penyidik menjadwalkan pekan depan.

Tonton juga Wujud Proyek Perumahan Fiktif Syariah yang Catut Nama Yusuf Mansur :

[Gambas:Video 20detik] (sun/bdh)