Polisi Ngawi Sebut Tidak Semua Kasus Berakhir Sidang, Ini Sebabnya

Ngawi - Polres Ngawi menggelar sosialisasi penyidikan tindak pidana yang mewajibkan adanya proses mediasi dalam setiap penanganan. Sosialisasi ini terkait Peraturan Kapolri (Perkap) No 6 Tahun 2019.

"Jadi kita berikan sosialisasi kepada anggota Polres Ngawi utamanya bagian Reskrim, terkait soal mediasi boleh dilakukan saat menangani perkara antara kedua belah pihak asalkan ada kesepakatan," ujar Kapolres Ngawi AKBP Dicky Ario Yustisianto, saat memberikan materi di Aula Parama Satwika Polres Ngawi, Selasa (18/02/2020)

Sosialisasi yang dilakukan, kata kapolres, pasca dikeluarkan Perkap No 6 tahun 2019 atas perubahan Perkab No 14 tahun 2012. Dalam sosialisasi tentang manajemen penyidikan diikuti oleh Pejabat Utama, Kapolsek serta Kanit Reskrim Polsek Jajaran, Penyidik Polres Ngawi.

Dia mengungkapkan sosialisasi Perkap No 6 tahun 2019 ini dilakukan agar para kapolsek dan kanit reskrim di jajaran Polres Ngawi memahami tentang masalah kewenangan sesuai perubahan yang telah ditetapkan. Apabila dalam mediasi telah ada kata sepakat, maka perkara tidak harus sampai ke proses persidangan.

Baca juga: Polisi Duga Ada Keterlibatan Dokter di Kasus Pabrik Sabu Pasuruan

"Dengan demikian, proses penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan cara restorative keadilan. Artinya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak yang terkait," ungkapnya.

Kapolres menambahkan sosialisasi ini bertujuan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Yakni dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

"Diharapkan seluruh penyidik Reskrim semakin profesional dalam penyidikan sekaligus dapat mengaplikasikan produk yang telah dikeluarkan Bareskrim Polri sesuai Perkap Nomor 6 tahun 2019," pungkasnya. (fat/fat)