Mendagri Berhentikan Wali Kota Blitar Nonaktif dengan Tidak Hormat

Erliana Riady - detikNews
Senin, 03 Feb 2020 17:03 WIB
Mendagri mengesahkan pemberhentian tidak hormat Muh Samanhudi Anwar sebagai Wali Kota Blitar nonaktif. Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.35-98 tahun 2020 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Blitar.
Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar/Foto: Erliana Riady
Blitar -

Mendagri mengesahkan pemberhentian tidak hormat Muh Samanhudi Anwar sebagai Wali Kota Blitar nonaktif. Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.35-98 tahun 2020 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Blitar.

Surat keputusan ini terbit, menyusul petikan Putusan MA RI Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019 tanggal 25 September 2019. Yang menyatakan Samanhudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, dalam surat putusan itu juga menunjuk Wawali Kota Blitar Santoso sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota untuk menjalankan tugas dan kewenangan Wali Kota Blitar, sampai dengan dilantiknya Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota Blitar untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021.


Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapan dan berlaku terhitung sejak 25 September 2019. Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 20 Januari 2020 oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

"Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka kami mengusulkan melalui Gubernur Jatim yang diteruskan ke Mendagri untuk segera mengangkat plt wali kota menjadi wali kota definitif. Mengingat waktunya sudah sangat mepet 2021," kata Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim kepada detikcom usai rapat.

Sementara soal pengisian wakil wali kota, menurut Syahrul mekanisme di dewan bisa dilakukan jika sisa masa jabatan selama 18 bulan. Namun karena sisa masa jabatan tidak sampai 12 bulan, maka menjadi kewenangan Mendagri untuk menentukan Wakil Wali Kota Blitar.

Simak juga video PSI Hingga Berkarya Datangi Kemendagri, Ini yang Dibahas: