.webp)
Reses digelar di Kelurahan Kedungbaruk, Rungkut. Dihadiri kalangan tokoh masyarakat, pengurus kampung, juga kader, anggota dan pengurus PDI Perjuangan (PDIP).
"DPRD dan Walikota Bu Risma memberi perhatian penting terhadap program-program sosial, di antaranya permakanan," ujar Adi Sutarwijono, Sabtu (1/2/2020).
Tahun 2020, kekuatan belanja APBD Kota Surabaya Rp 10,3 triliun. Dari nilai itu, dialokasikan Rp 140 miliar untuk kegiatan permakanan. Yakni, kegiatan memberi makanan layak satu kali, setiap hari, diantar dari rumah ke rumah warga penerima manfaat.
Sasaran kegiatan permakanan adalah warga pra-lansia dan lansia kategori tidak mampu, warga terlantar, dan anak-anak yatim piatu.
"Anggaran Rp 140 miliar untuk memberi makanan hampir 30.865 jiwa warga Surabaya," pria yang akrab disapa Awi ini.
Adi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini meminta kader-kader PDIP, kalangan tokoh masyarakat dan pengurus kampung agar mencermati lingkungan sekitar. Jika ada masyarakat Surabaya yang layak menerima bantuan permakanan, dan program sosial lain dari Pemkot Surabaya, segera diinput ke dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Adi menyampaikan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, data MBR tercatat 665.882 jiwa, terdiri atas sebanyak 202.572 KK (kartu keluarga).
"Data akan terus diperbaharui. Tidak stagnan. Dengan data ini, pemerintah kota bisa mempercepat pengentasan kemiskinan dengan intervensi kebijakan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak, pemberdayaan ekonomi, kependudukan dan ketenagakerjaan," kata Awi.
Awi menegaskan sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya yang tinggi serta peningkatan APBD hingga Rp 10,3 triliun, di pihak lain harus pula diikuti pemerataan distribusi "kue-kue" pembangunan.
Awi juga mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warga tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)."Jangan sampai ada warga Surabaya terlantar. Tidak bisa makan. Tidak bisa sekolah. Sedapat mungkin pemerintah harus hadir, memberi solusi terhadap persoalan warganya, melalui kebijakan-kebijakan publik," kata Adi.
"Masih ada masyarakat tidak mampu, tapi tidak punya akses untuk mendapatkan KIS, KIP dan PKH. Bagaimana cara mendapatkan manfaat?" ujar Trisna, tokoh kampung di Kali Rungkut.
Adi menjelaskan, ketiga program andalan Presiden Jokowi sejak 2015 itu dirancang dengan misi: mempercepat penanggulangan kemiskinan.
"Itu janji kampanye Presiden Jokowi yang telah diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan. Jutaan orang telah menerima manfaat itu, di seluruh Indonesia. Kalau ada yang layak menerima manfaat, tapi tidak punya tercatat datanya, Fraksi PDI Perjuangan akan memperjuangkan pada birokrasi pemerintahan," tandas Awi. (iwd/fat)
